Tambahkan ke clipboard Surat dari Warga Prambanan kepada Wakil Presiden RI tentang penyelewengan hukum oleh hakim di DIY yang memprovokasi ahli waris Joyo Purnomo dalam kasus tanah Bondo Desa yang terletak di Pinggir Kali Opak.

Tambahkan ke clipboard Surat dari warga RT 36 RW X, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kotamadya Yogyakarta tentang mohon pengayoman terkait keberatan warga atas rencana pengalihfungsian lapangan tenis.

Tambahkan ke clipboard Surat dari Widiyanto kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman perihal permohonan pengisian Pamong Desa di Desa Tirtomartani Kalasan ditinjau kembali.

Tambahkan ke clipboard Surat Edaran dari Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia tentang pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan swasta.

Tambahkan ke clipboard Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 041/866/5J mengenai wajib serah-simpan produk hukum/peraturan dan terbitan pada perpustakaan.

Tambahkan ke clipboard Surat Edaran dari Menteri Negara Perumahan Rakyat, Ir. Akbar Tandjung, kepada : (1) Para Menteri Cabinet Pembangunan VI, (2) Pimpinan Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (3) Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia, (4) Bupati/Walikotamadya Tk. II seluruh Indonesia tentang Pedoman Umum Pemberian Fasilitas Bantuan Uang Muka KPR, Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah dan Pengembalian Tabungan dari Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Tambahkan ke clipboard Surat Edaran Sekretariat Negara RI Nomor SE-02/Setneg/7/1992 kepada para Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia perihal penyalahgunaan nama Ibu K. Umar Wirahadikusumah untuk mencari dana.

Tambahkan ke clipboard Surat eksemplar petunjuk pelaksanaan tentang penerbitan Surat Keterangan Tidak Terlibat G 30 S/PKI bagi calon anggota MPR/DPR/ DPRD Tingkat I/DPRD Tingkat II dari Lembaga Pemilihan Umum untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I diseluruh Indonesia.

Tambahkan ke clipboard Surat kawat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang daerah terlarang pada kawasan Gunung Merapi.

Tambahkan ke clipboard Surat kawat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang temuan PNS yang terlibat G 30S/PKI Gol. C yang belum diklasifikasikan lebih lanjut.