Showing 205 results
Archival description1 results with digital objects Show results with digital objects
Surat dari DPP Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme DIY kepada DPRD DIY, perihal pernyataan sikap untuk penetapan kembali Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA. Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Surat dari DPP Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme DIY kepada DPRD DIY, perihal pernyataan sikap untuk penetapan kembali Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA. Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Surat dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Nomor 336/1159 tanggal 24 Juni 2003 kepada DPRD Propinsi DIY perihal seruan moral (Tausiyah) pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta untuk pejabat publik DIY.
Surat dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Nomor 336/1159 tanggal 24 Juni 2003 kepada DPRD Propinsi DIY perihal seruan moral (Tausiyah) pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta untuk pejabat publik DIY.
Surat dari Koperasi Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (KPPKL-Y) Nomor 1st/SCK.KPPLK-Y/VI/03 kepada DPRD Propinsi DIY perihal meminta dan menuntut agar DPRD DIY : 1. Segera menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. 2. Turut serta menjaga dan memegang teguh keistimewaan Yogyakarta. 3. Mendengar sekaligus menjadi penyambung aspirasi nurani mayoritas rakyat Yogyakarta.
Surat dari Koperasi Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (KPPKL-Y) Nomor 1st/SCK.KPPLK-Y/VI/03 kepada DPRD Propinsi DIY perihal meminta dan menuntut agar DPRD DIY : 1. Segera menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. 2. Turut serta menjaga dan memegang teguh keistimewaan Yogyakarta. 3. Mendengar sekaligus menjadi penyambung aspirasi nurani mayoritas rakyat Yogyakarta.
Surat dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PEI) Wilayah DIY No: 904/EKS/PHGI-23-YH/IX/2003 tanggal 30 September 2003 kepada DPRD Propinsi DIY, perihal pernyataan mendukung sepenuhnya penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY.
Surat dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PEI) Wilayah DIY No: 904/EKS/PHGI-23-YH/IX/2003 tanggal 30 September 2003 kepada DPRD Propinsi DIY, perihal pernyataan mendukung sepenuhnya penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY.
PEDOMAN PEMBAHASAN
PEDOMAN PEMBAHASAN
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71/ 1959 yang menetapkan undang – undang tentang penetapan undang – undang darurat no. 17 tahun 1955 mengenai perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan – peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 undang – undang pembentukan daerah – daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 no. 53) sebagai undang – undang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71/ 1959 yang menetapkan undang – undang tentang penetapan undang – undang darurat no. 17 tahun 1955 mengenai perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan – peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 undang – undang pembentukan daerah – daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 no. 53) sebagai undang – undang
Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1999 dan Penjelasan tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1999 dan Penjelasan tentang Pemerintahan Daerah.
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY nomor: 20 / K.P / DPRD / 2003 tentang pengesahan ketetapan Panitia Musyawarah tanggal 17 Maret 2003 mengenai tambahan muatan jadwal waktu kegiatan Triwulan I tahun sidang 2003 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY nomor: 20 / K.P / DPRD / 2003 tentang pengesahan ketetapan Panitia Musyawarah tanggal 17 Maret 2003 mengenai tambahan muatan jadwal waktu kegiatan Triwulan I tahun sidang 2003 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY
PEMBAHASAN TATA TERTIB
PEMBAHASAN TATA TERTIB
Pembahasan Tata Tertib
Pembahasan Tata Tertib
Results 111 to 120 of 205