Menampilkan 205 hasil
Deskripsi Arsip1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Surat dari DPD Partai Golkar, no : 176/PG-BTL/VI/2003 tanggal 19 Juni 2003 kepada DPRD Propinsi DIY perihal aspirasi keluarga besar DPD Golkar Kabupaten Bantul untuk menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan KGPAA. Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur DIY.
Surat dari DPD Partai Golkar, no : 176/PG-BTL/VI/2003 tanggal 19 Juni 2003 kepada DPRD Propinsi DIY perihal aspirasi keluarga besar DPD Golkar Kabupaten Bantul untuk menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan KGPAA. Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur DIY.
Surat dari DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo kepada Ketua DPRD DIY, perihal usulan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Surat dari DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo kepada Ketua DPRD DIY, perihal usulan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Surat dari DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Sleman kepada Ketua DPRD DIY, perihal penyampaian aspirasi masyarakat khususnya warga/simpatisan Partai Golkar se-Kabupaten Sleman
Surat dari DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Sleman kepada Ketua DPRD DIY, perihal penyampaian aspirasi masyarakat khususnya warga/simpatisan Partai Golkar se-Kabupaten Sleman
Surat dari DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Yogyakarta kepada Ketua DPRD DIY, perihal usulan agar Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Pakualam IX ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Bakti 2003-2008.
Surat dari DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Yogyakarta kepada Ketua DPRD DIY, perihal usulan agar Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Pakualam IX ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Bakti 2003-2008.
Surat dari DPP Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme DIY kepada DPRD DIY, perihal pernyataan sikap untuk penetapan kembali Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA. Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Surat dari DPP Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme DIY kepada DPRD DIY, perihal pernyataan sikap untuk penetapan kembali Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA. Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Surat dari DPP PKP (Partai Keadilan dan Persatuan) No: 009/413/DPP-PKP/IX/2003 tanggal 2 Agustus 2003 kepada DPRD Propinsi DIY, perihal masukan tentang Tata Tertib Pilkada dalam paripurna tanggal 2 September 2003.
Surat dari DPP PKP (Partai Keadilan dan Persatuan) No: 009/413/DPP-PKP/IX/2003 tanggal 2 Agustus 2003 kepada DPRD Propinsi DIY, perihal masukan tentang Tata Tertib Pilkada dalam paripurna tanggal 2 September 2003.
Surat dari DPRD Propinsi DIY kepada Gubernur DIY Nomor 121/907 tanggal 25 September 2003, hal permohonan ijin mendampingi delegasi ke Jakarta dalam rangka ... .
Surat dari DPRD Propinsi DIY kepada Gubernur DIY Nomor 121/907 tanggal 25 September 2003, hal permohonan ijin mendampingi delegasi ke Jakarta dalam rangka ... .
Surat dari DPRD Propinsi DIY kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor 121/909 tanggal 25 September 2003, dengan hal permohonan waktu untuk konsultasi berhubung akan berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, masa jabatan 2003-2008.
Surat dari DPRD Propinsi DIY kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor 121/909 tanggal 25 September 2003, dengan hal permohonan waktu untuk konsultasi berhubung akan berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, masa jabatan 2003-2008.
Surat dari DPRD Propinsi DIY kepada Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakatra Nomor 121/926 tanggal 30 September 2003, dengan hal laporan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Surat dari DPRD Propinsi DIY kepada Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakatra Nomor 121/926 tanggal 30 September 2003, dengan hal laporan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Surat dari DPRD Propinsi DIY kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri di Jakarta, tentang permohonan penunjukan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
Surat dari DPRD Propinsi DIY kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri di Jakarta, tentang permohonan penunjukan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
Hasil 121 s.d 130 dari 205