Print preview Close
Showing 33 results
Archival descriptionKeputusan Presiden RI No. 23 tahun 1973 tentang Pembentukan Dirjen Pemerintahan Umum dan Dirjen OTDA serta Penghapusan Dirjen Khusus pada Departemen Dalam Negeri.
Keputusan Presiden RI No. 23 tahun 1973 tentang Pembentukan Dirjen Pemerintahan Umum dan Dirjen OTDA serta Penghapusan Dirjen Khusus pada Departemen Dalam Negeri.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 219 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Propinsi.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 219 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Propinsi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/1975 tentang Cara Pengawasan Umum Atas Jalannya Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/1975 tentang Cara Pengawasan Umum Atas Jalannya Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri.
Surat dari Itwilda DIY kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY perihal penggunaan tanah penduduk untuk Proyek Perumnas Condongcatur dan penyelewengan dan tindakan Kades Argorejo Sedayu Kabupaten Bantul.
Surat dari Itwilda DIY kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY perihal penggunaan tanah penduduk untuk Proyek Perumnas Condongcatur dan penyelewengan dan tindakan Kades Argorejo Sedayu Kabupaten Bantul.
Pungutan liar yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pungutan liar yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berkas tentang pengaduan masalah jual beli tanah hak milik Sdr. Harjoprayitno alias Walkijan Desa Muntilan, Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Bantul memberi tanah milik Sdr. Moegiharjo di Tungkak, Pakel, Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta.
Berkas tentang pengaduan masalah jual beli tanah hak milik Sdr. Harjoprayitno alias Walkijan Desa Muntilan, Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Bantul memberi tanah milik Sdr. Moegiharjo di Tungkak, Pakel, Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta.
Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta.
Surat dari Inspektorat Wilayah Propinsi DIY kepada Wakil Kepala Daerah DIY perihal pungutan liar dalam pengangkatan tenaga proyek di Dinas P.N.P DIY.
Surat dari Inspektorat Wilayah Propinsi DIY kepada Wakil Kepala Daerah DIY perihal pungutan liar dalam pengangkatan tenaga proyek di Dinas P.N.P DIY.
Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 97/K.D/1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemantren Pamong Praja Kotamadya Yogyakarta yang Dipersamakan dengan Pemerintah Wilayah Kecamatan.
Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 97/K.D/1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemantren Pamong Praja Kotamadya Yogyakarta yang Dipersamakan dengan Pemerintah Wilayah Kecamatan.
Surat Keputusan Dalam Negeri No. 221 Tahun 1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi.
Surat Keputusan Dalam Negeri No. 221 Tahun 1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi.
Results 1 to 10 of 33