Showing 33 results

Archival description
SENARAI ARSIP INSPEKTORAT WILAYAH PROPINSI DIY BUKU C (1 - 33) Item
Print preview View:
Descending
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 1972 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 1972 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 262 tahun 1976 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Umum dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 262 tahun 1976 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Umum dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Instruktur Presiden RI No. 05 Tahun 1967 tentang penetapan Intruksi Presiden tentang Bentuk Kerjasama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintah di daerah.
Instruktur Presiden RI No. 05 Tahun 1967 tentang penetapan Intruksi Presiden tentang Bentuk Kerjasama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintah di daerah.
Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah DIY dan Sekretariat DPRD DIY.
Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah DIY dan Sekretariat DPRD DIY.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kotamadya.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kotamadya.
Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah DIY perihal peringatan terhadap kesalahan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah DIY perihal peringatan terhadap kesalahan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Surat dari Itwilda Propinsi DIY kepada Sri Paduka Wakil Gubernur DIY perihal penyelewengan atau pungutan liar yang terjadi di wilayah DIY.
Surat dari Itwilda Propinsi DIY kepada Sri Paduka Wakil Gubernur DIY perihal penyelewengan atau pungutan liar yang terjadi di wilayah DIY.
Laporan hasil pemeriksaan on the spot terhadap penjualan tanah kas desa oleh Kelurahan Pandowoharjo Sleman.
Laporan hasil pemeriksaan on the spot terhadap penjualan tanah kas desa oleh Kelurahan Pandowoharjo Sleman.
SK Kepala Daerah DIY No. 57/HAK/KPTS/1979 tentang pemberian HGB atas tanah negara bekas hak milik yang telah dilepaskan haknya tersebut persil No : 1268 perp 1268 Blok XXII luas 202 m2 di Kampung Sudagaran, Tegalreja, Kodya Yogyakarta, DIY.
SK Kepala Daerah DIY No. 57/HAK/KPTS/1979 tentang pemberian HGB atas tanah negara bekas hak milik yang telah dilepaskan haknya tersebut persil No : 1268 perp 1268 Blok XXII luas 202 m2 di Kampung Sudagaran, Tegalreja, Kodya Yogyakarta, DIY.
SK Gubernur Kepala DIY No. 89/ HAK/KPTS/1979 tentang pemberian HGB atau sebidang tanah negara yang dikuasai Pemerintah Propinsi DIY atas tanah bekas hak milik yang telah dilepaskan haknya tersebut persil No. 2803 Blok X Verp. No. 2803 luas kurang lebih 105 m2 di Jalan Parangtritis, Mantrijeron, Kodya Yogyakarta, DIY.
SK Gubernur Kepala DIY No. 89/ HAK/KPTS/1979 tentang pemberian HGB atau sebidang tanah negara yang dikuasai Pemerintah Propinsi DIY atas tanah bekas hak milik yang telah dilepaskan haknya tersebut persil No. 2803 Blok X Verp. No. 2803 luas kurang lebih 105 m2 di Jalan Parangtritis, Mantrijeron, Kodya Yogyakarta, DIY.
Results 21 to 30 of 33