Print preview Close
Showing 409 results
Archival descriptionSurat Kawat dari Mendagri/Jetya LPU No.91/11/1970 Tgl 16 September 1970 kepada Kepala Daerah DIY/Ketua PPD I DIY perihal salinan Radiogram PongkabKamtib kepada para Laksus Daerah No. T.R.148/KopKam/9/1970 TENTANG Panitia Pendaftran Pemilih dan Anggota Lain dengan keterangan Bebas G 30 S/PKI
Surat Kawat dari Mendagri/Jetya LPU No.91/11/1970 Tgl 16 September 1970 kepada Kepala Daerah DIY/Ketua PPD I DIY perihal salinan Radiogram PongkabKamtib kepada para Laksus Daerah No. T.R.148/KopKam/9/1970 TENTANG Panitia Pendaftran Pemilih dan Anggota Lain dengan keterangan Bebas G 30 S/PKI
Surat Kawat dari Mendagri/Ketua LPU Tgl 2 Oktober 1970 No. 118/11/1970 untuk Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD I Lampung perihal tanda tangan bagi pemilih yang tidak buta huruf dan cap jari bagi yang buta huruf
Surat Kawat dari Mendagri/Ketua LPU Tgl 2 Oktober 1970 No. 118/11/1970 untuk Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD I Lampung perihal tanda tangan bagi pemilih yang tidak buta huruf dan cap jari bagi yang buta huruf
Surat Kawat dari Mendagri No. Suss 1/5/28 Tgl 20 November 1970 kepa-da Gubernur Kepala Daerah DIY perihal penyesuaian daftar WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih
Surat Kawat dari Mendagri No. Suss 1/5/28 Tgl 20 November 1970 kepa-da Gubernur Kepala Daerah DIY perihal penyesuaian daftar WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY/Ketua PPD Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri atau Ketua LPU di Jakarta perihal untuk pendaftar pemilih wanita WNA kawin sah dengan pria WNI dapat didaftar sebagai pemilih. Dengan catatan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari Pengadilan Negeri, apakah ini tidak menganut prinsip istri mengikuti status kewarganegaraan suami, mohon keterangan
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY/Ketua PPD Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri atau Ketua LPU di Jakarta perihal untuk pendaftar pemilih wanita WNA kawin sah dengan pria WNI dapat didaftar sebagai pemilih. Dengan catatan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari Pengadilan Negeri, apakah ini tidak menganut prinsip istri mengikuti status kewarganegaraan suami, mohon keterangan
Radio Gram dari Laksus Pangkopkamtib WIL-II/DM No.STR-009-1/Laksus/V/71 Kepada pra Laksus Pangkopkamtibda seJawa Madura tentang larangan atau pembatasan penggunaan drum band, seragam ormas dan pengerahan masa dalam kampanye pemilu
Radio Gram dari Laksus Pangkopkamtib WIL-II/DM No.STR-009-1/Laksus/V/71 Kepada pra Laksus Pangkopkamtibda seJawa Madura tentang larangan atau pembatasan penggunaan drum band, seragam ormas dan pengerahan masa dalam kampanye pemilu
Laporan pelaksanaan kampanye oleh PPD Tingkat I DIY Tanggal 2 September 1971
Laporan pelaksanaan kampanye oleh PPD Tingkat I DIY Tanggal 2 September 1971
Surat Dinas : KDH DIY Kepala :Ka. Biro Politik Depdagri DIY Tentang :Pembentukan Ranting Kampanye Pemilu
Surat Dinas : KDH DIY Kepala :Ka. Biro Politik Depdagri DIY Tentang :Pembentukan Ranting Kampanye Pemilu
Surat dari PPD cabang Kulonprogo tanggal 28 Oktober 1965 Kepada Persatuan Pamong Desa Indonesia cabang Kulonprogo tentang Pembubaran organisasi PPD I cabang Kulonprogo
Surat dari PPD cabang Kulonprogo tanggal 28 Oktober 1965 Kepada Persatuan Pamong Desa Indonesia cabang Kulonprogo tentang Pembubaran organisasi PPD I cabang Kulonprogo
Daftar nama Ketuan Pelaksana persiapan Pemilu di Kecamatan Kabupa-ten Gunungkidul
Daftar nama Ketuan Pelaksana persiapan Pemilu di Kecamatan Kabupa-ten Gunungkidul
Daftar susunan Sekretariat Persiapan Pemilu Kabupaten dan Kodya Yogyakarta
Daftar susunan Sekretariat Persiapan Pemilu Kabupaten dan Kodya Yogyakarta
Results 311 to 320 of 409