Menampilkan 648 hasil
Deskripsi ArsipSurat Jawatan Penerangan DIY No 682/PS/2384/C/2 kepada PPD Tingkat I DIY tentang izin Pemotretan Pelaksanaan Pemilu pada tanggal 3 Juli 1971 di TPS-TPS
Surat Jawatan Penerangan DIY No 682/PS/2384/C/2 kepada PPD Tingkat I DIY tentang izin Pemotretan Pelaksanaan Pemilu pada tanggal 3 Juli 1971 di TPS-TPS
Surat Jawatan Pradja DIY kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hal sikap Kalurahan Girijati dan Giritirta mengenai tambahan Lungguh, Januari 1951.
Surat Jawatan Pradja DIY kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hal sikap Kalurahan Girijati dan Giritirta mengenai tambahan Lungguh, Januari 1951.
Surat Jawatan Praja kepada 5 Kabupaten Pamong Praja dan 2 Instansi lainnya tentang petunjuk pembagian tambahan tanah lungguh.
Surat Jawatan Praja kepada 5 Kabupaten Pamong Praja dan 2 Instansi lainnya tentang petunjuk pembagian tambahan tanah lungguh.
Surat kawat 072 Pamungkas No.B_480-5/10/70 Kepada Ketua PPD Tingkat I Diy Tentang Pengajuan calon anggota Panitia Peneliti Daerah DIY
Surat kawat 072 Pamungkas No.B_480-5/10/70 Kepada Ketua PPD Tingkat I Diy Tentang Pengajuan calon anggota Panitia Peneliti Daerah DIY
Surat Kawat dari Bapilu Golkar Pusat No. - tanggal 29 Juni 1971 Kepada Bapilu Golkar Dati I se-Indonesia tembusan Gubernur KDH se-Indonesia perihal instuksi pengirimam hasil sementara tanggal 3 Juli 1971.
Surat Kawat dari Bapilu Golkar Pusat No. - tanggal 29 Juni 1971 Kepada Bapilu Golkar Dati I se-Indonesia tembusan Gubernur KDH se-Indonesia perihal instuksi pengirimam hasil sementara tanggal 3 Juli 1971.
Surat Kawat dari Depdagri Jakarta No. 4/22/1970 Tgl 14 Agustus 1970 kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah DIY perihal Rekapitulasi jumlah pemilih yang tuna netra dan cacat badan
Surat Kawat dari Depdagri Jakarta No. 4/22/1970 Tgl 14 Agustus 1970 kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah DIY perihal Rekapitulasi jumlah pemilih yang tuna netra dan cacat badan
Surat kawat dari Dinas Monitoring Departemen Penerangan No. J.P. 18/2-16 Tanggal 22 Jaunari 1977 Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia Perihal persetujuan dan pembebasan untuk sementara bagi Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Badan Perwakilan.
Surat kawat dari Dinas Monitoring Departemen Penerangan No. J.P. 18/2-16 Tanggal 22 Jaunari 1977 Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia Perihal persetujuan dan pembebasan untuk sementara bagi Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Badan Perwakilan.
Surat kawat dari KAPUSWAN KAMRA DERAJAT KILAT,No.ST 52/VI/1971 tgl 12-6-1971 kepada Kosmada Hansip/Wanra X YK, Perihal Pembatalan Acara Amanat Kamda/Wanra X DIY oleh Kabag Pekabaran TVRI Yogya.
Surat kawat dari KAPUSWAN KAMRA DERAJAT KILAT,No.ST 52/VI/1971 tgl 12-6-1971 kepada Kosmada Hansip/Wanra X YK, Perihal Pembatalan Acara Amanat Kamda/Wanra X DIY oleh Kabag Pekabaran TVRI Yogya.
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY Tanggal 16 Juni 71 No. K.1560/BJ/Kwt/71, Kepada Kepala Dinas PU DIY Perihal pengiriman turunan Telegram Menteri PUTL Tanggal 9 Juni 1971 tentang larangan memilih dan dipilih bagi yang terkena klasifikasi.
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY Tanggal 16 Juni 71 No. K.1560/BJ/Kwt/71, Kepada Kepala Dinas PU DIY Perihal pengiriman turunan Telegram Menteri PUTL Tanggal 9 Juni 1971 tentang larangan memilih dan dipilih bagi yang terkena klasifikasi.
Surat Kawat dari Kepala Daerah DIY tanggal 30 Juni 1970 No. K. 2395/IV/B/Kwt/70 Kepada Mendagri di Jakarta perihal usulan pamong desa eks PPD I mempunyai hak pilih dan dipilih dan dapat menjabat sebagai anggota PPP
Surat Kawat dari Kepala Daerah DIY tanggal 30 Juni 1970 No. K. 2395/IV/B/Kwt/70 Kepada Mendagri di Jakarta perihal usulan pamong desa eks PPD I mempunyai hak pilih dan dipilih dan dapat menjabat sebagai anggota PPP
Hasil 381 s.d 390 dari 648