Print preview Close
Showing 250 results
Archival descriptionSurat kawat dari Kepala Kantor Bendahara Negara Yogyakarta No.48 Rekening Tgl 17-3-1971 Pada Direktur PBNLA Jakarta dengan Tembusan dikirim ke Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran dan lain-lain Perihal sisa anggaran yang tidak di pindah bukukan ke kas negara dapat di gunakan dalam th Anggaran 1971/1972.
Surat kawat dari Kepala Kantor Bendahara Negara Yogyakarta No.48 Rekening Tgl 17-3-1971 Pada Direktur PBNLA Jakarta dengan Tembusan dikirim ke Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran dan lain-lain Perihal sisa anggaran yang tidak di pindah bukukan ke kas negara dapat di gunakan dalam th Anggaran 1971/1972.
PPD Tingkat I DIY Surat No. 417/II/PPD/I/1971 perihal surat tugas untuk memperoleh surat perjalanan dinas ke Jakarta kepada Sdr. Soewarto, Kepala Biro perbekalan/perhubungan pemilu sekretariat paniti pemilihan daerah Tingkat I DIY.
PPD Tingkat I DIY Surat No. 417/II/PPD/I/1971 perihal surat tugas untuk memperoleh surat perjalanan dinas ke Jakarta kepada Sdr. Soewarto, Kepala Biro perbekalan/perhubungan pemilu sekretariat paniti pemilihan daerah Tingkat I DIY.
Surat PPS Kecamatan Samigaluh No. PPS/181/K/II/71 kepada Mendagri /Ketua LPU tentang laporan penerimaan biaya pembiayaan pembuatan TPS dan uang sidang/uang jasa kerja KPPS.
Surat PPS Kecamatan Samigaluh No. PPS/181/K/II/71 kepada Mendagri /Ketua LPU tentang laporan penerimaan biaya pembiayaan pembuatan TPS dan uang sidang/uang jasa kerja KPPS.
Calon anggota DPR
Calon anggota DPR
Surat Mahkamah Agung No. MA/Pemb/3063/70 kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang Penjelasan dapat/tidaknya seorang Hakim menjadi Anggota Team peneliti calon anggota DPR Tingkat I.
Surat Mahkamah Agung No. MA/Pemb/3063/70 kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang Penjelasan dapat/tidaknya seorang Hakim menjadi Anggota Team peneliti calon anggota DPR Tingkat I.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU No. 6/II/1971 tanggal 2 Januari 1971 Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I DIY tentang batas waktu penyampaian Surat pencalonan oleh organisasi.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU No. 6/II/1971 tanggal 2 Januari 1971 Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I DIY tentang batas waktu penyampaian Surat pencalonan oleh organisasi.
Surat dari Dewan Pimpinan Cabang PNI Gunungkidul No. – kepada bapak ketua PPD Tingkat II Gunung Kidul tentang penolakan atas calon-calon anggota DPRD II Gunung Kidul Th. 1971.
Surat dari Dewan Pimpinan Cabang PNI Gunungkidul No. – kepada bapak ketua PPD Tingkat II Gunung Kidul tentang penolakan atas calon-calon anggota DPRD II Gunung Kidul Th. 1971.
Surat pengantar dari PPD Tingkat I DIY No. 433/II/PPD I/1971 kepada pimpinan Djapendi Yogyakarta tentang daftar calon sementara pemilihan anggota DPRD Tingkat II Tahun 1971.
Surat pengantar dari PPD Tingkat I DIY No. 433/II/PPD I/1971 kepada pimpinan Djapendi Yogyakarta tentang daftar calon sementara pemilihan anggota DPRD Tingkat II Tahun 1971.
Kawat/Telex Mendagri/Ketua LPU No. 195/II/1971 tanggal 19 April 1971 Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I Kalimantan Selatan Tentang penggeseran calon anggota DPRD.
Kawat/Telex Mendagri/Ketua LPU No. 195/II/1971 tanggal 19 April 1971 Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I Kalimantan Selatan Tentang penggeseran calon anggota DPRD.
Surat dari Sekretariat bersama Golkar DIY Jln. Jendral Sudirman Yogyakarta Kepada Bapak Sapardja sekjen dewan pimpinan Golkar pusat di Jakarta tentang permohonan kebijaksanaan pengangkatan kepada Sdr. RRT Zudhaningrat sebagai calon 3 non jang yang mewakili Golkar untuk keanggotaan DPR di DIY.
Surat dari Sekretariat bersama Golkar DIY Jln. Jendral Sudirman Yogyakarta Kepada Bapak Sapardja sekjen dewan pimpinan Golkar pusat di Jakarta tentang permohonan kebijaksanaan pengangkatan kepada Sdr. RRT Zudhaningrat sebagai calon 3 non jang yang mewakili Golkar untuk keanggotaan DPR di DIY.
Results 241 to 250 of 250