Menampilkan 659 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 3 Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun
Surat Kawat Menadagri/Ketua LPU No. 188/II/1970 Tanggal 14 Nop 70 Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I DIY tentang pengangkatan anggota penitia peneliti Daerah
Surat Kawat Menadagri/Ketua LPU No. 188/II/1970 Tanggal 14 Nop 70 Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I DIY tentang pengangkatan anggota penitia peneliti Daerah
Surat kawat Ketua PPD Tingkat I DIY Kepada Biro Perbekalan LPU Tentang Informasi keberangkatan SP Wakepda ke Jakarta.
Surat kawat Ketua PPD Tingkat I DIY Kepada Biro Perbekalan LPU Tentang Informasi keberangkatan SP Wakepda ke Jakarta.
Surat Kawat Kepala Daerah DIY No. K.2395/IV/E/Kwt/70 Kepada Mendagri tentang usul perlakuan bagi pamong desa agar dapat menjabat sebagai anggota PPP secara syah
Surat Kawat Kepala Daerah DIY No. K.2395/IV/E/Kwt/70 Kepada Mendagri tentang usul perlakuan bagi pamong desa agar dapat menjabat sebagai anggota PPP secara syah
Surat kawat Gubernur/Ketua PPD I DIY No.514/PPD Tingkat I kepada Mendagri/Ketua LPU tentang Infomasi Jumlah Kecamatan/PPS sebagai bahan Penyesuaian SKO Menteri Keuangan.
Surat kawat Gubernur/Ketua PPD I DIY No.514/PPD Tingkat I kepada Mendagri/Ketua LPU tentang Infomasi Jumlah Kecamatan/PPS sebagai bahan Penyesuaian SKO Menteri Keuangan.
Surat kawat dr Mendagrio (Ketua LPU) No. 111/14/1971 tanggal 9 Juni 1971 Kepada GUB. KBH/ketua PPD Tingkat I Jatim Tembusan semua GUB. KDH/Ketua PPD se-Indonesia isi berita LPU tidak dapat menyediakan biaya khusus untuk biya peradilan kilat.
Surat kawat dr Mendagrio (Ketua LPU) No. 111/14/1971 tanggal 9 Juni 1971 Kepada GUB. KBH/ketua PPD Tingkat I Jatim Tembusan semua GUB. KDH/Ketua PPD se-Indonesia isi berita LPU tidak dapat menyediakan biaya khusus untuk biya peradilan kilat.
Surat kawat dari wakil sekretaris umum No.170/II/70 Kepada Gubernur KDH Tingkat I Yogyakarta tentang PPD Tingkat I maupun Tingkat II
Surat kawat dari wakil sekretaris umum No.170/II/70 Kepada Gubernur KDH Tingkat I Yogyakarta tentang PPD Tingkat I maupun Tingkat II
Surat kawat dari Sekretaris Umum LPU tgl 27 Maret 1970 No. 18/13/1970 untuk Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD I DIY perihal pelaksaan Santiaji
Surat kawat dari Sekretaris Umum LPU tgl 27 Maret 1970 No. 18/13/1970 untuk Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD I DIY perihal pelaksaan Santiaji
Surat kawat dari Sekretaris PPD Tingkat I DIY No. 848/Pkes/0/70 tanggal – Kepada semua/Kes/Pimpinan RSUP perihal instruksi untuk melakukan dan memberikan surat keterangan kesehatan jiwa kepada calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II Se-Indonesia.
Surat kawat dari Sekretaris PPD Tingkat I DIY No. 848/Pkes/0/70 tanggal – Kepada semua/Kes/Pimpinan RSUP perihal instruksi untuk melakukan dan memberikan surat keterangan kesehatan jiwa kepada calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II Se-Indonesia.
Surat kawat dari Sekjen Menteri Keuangan Tanggal 12 Maret 1970 Kepada semua Koordinator Daerah Departemen Keuangan perihal Instruksi agar Unit-Unit Departemen Keuangan di daerah ikut memberikan bantuan seperlunya demi suksesnya Pemilu
Surat kawat dari Sekjen Menteri Keuangan Tanggal 12 Maret 1970 Kepada semua Koordinator Daerah Departemen Keuangan perihal Instruksi agar Unit-Unit Departemen Keuangan di daerah ikut memberikan bantuan seperlunya demi suksesnya Pemilu
Surat kawat dari Pangdam VII/DIP No.ST-19/II/1971 Tanggal 7 Januari 1971 Kepada Distri “A” s/d “F” Skodam 7, perihal ketentuan hak memilih dan dipilih bagi Anggota Militer Tituler
Surat kawat dari Pangdam VII/DIP No.ST-19/II/1971 Tanggal 7 Januari 1971 Kepada Distri “A” s/d “F” Skodam 7, perihal ketentuan hak memilih dan dipilih bagi Anggota Militer Tituler
Hasil 211 s.d 220 dari 659