Menampilkan 659 hasil
Deskripsi ArsipSurat Jawatan Pemerintahan Umum Pertimbangan persetujuan pengabsahan keputusan DPR Kalurahan Wahyuharjo tentang pemberian tanah Pengarem-arem Darmosentono.
Surat Jawatan Pemerintahan Umum Pertimbangan persetujuan pengabsahan keputusan DPR Kalurahan Wahyuharjo tentang pemberian tanah Pengarem-arem Darmosentono.
Surat Jawatan Pemerintahan Umum Kepada Dewan Pemerintah DIY Tentang Pemberian Pengarem-arem Pamong Kalurahan yang Meninggal Dunia.
Surat Jawatan Pemerintahan Umum Kepada Dewan Pemerintah DIY Tentang Pemberian Pengarem-arem Pamong Kalurahan yang Meninggal Dunia.
Surat Jawatan Pemerintahan Umum Kepada Dewan Pemerintah DIY Tentang Pembatalan putusan DPR Kalurahan Tanyuban hal pemberian Tanah Lungguh untuk kaum anthek.
Surat Jawatan Pemerintahan Umum Kepada Dewan Pemerintah DIY Tentang Pembatalan putusan DPR Kalurahan Tanyuban hal pemberian Tanah Lungguh untuk kaum anthek.
Surat Jawatan Pemerintahan Umum Kepada Bupati Pamong Projo Kulon-progo tentang permohonan memilih tanah pengarem-arem atas nama Sastrodimedjo Cs. Tidak dikabulkan karena tidak sesuai dengan petunjuk Djawatan Pradja Th 1946 No. 17/DP dan Rijksblad PA No. 18
Surat Jawatan Pemerintahan Umum Kepada Bupati Pamong Projo Kulon-progo tentang permohonan memilih tanah pengarem-arem atas nama Sastrodimedjo Cs. Tidak dikabulkan karena tidak sesuai dengan petunjuk Djawatan Pradja Th 1946 No. 17/DP dan Rijksblad PA No. 18
Surat Jawatan Pemerintah Umum Kepada Dewan Pemerintah DIY tentang tuntutan Padmodiharjo mohon diberi tanah pengarem-arem tidak dapat dikabulkan karena pemberhentiannya dengan tidak hormat sebagai Lurah Desa Banyu Meneng
Surat Jawatan Pemerintah Umum Kepada Dewan Pemerintah DIY tentang tuntutan Padmodiharjo mohon diberi tanah pengarem-arem tidak dapat dikabulkan karena pemberhentiannya dengan tidak hormat sebagai Lurah Desa Banyu Meneng
Surat Jawatan Agraria surat tanggal 18 Maret tentang daftar permintaan tunjangan pamong Kalurahan.
Surat Jawatan Agraria surat tanggal 18 Maret tentang daftar permintaan tunjangan pamong Kalurahan.
Surat Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia No.2/1970 Tanggal 16 April 1970 Kepada Gubernur Jakarta Raya untuk membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Kotamdya Administratif
Surat Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia No.2/1970 Tanggal 16 April 1970 Kepada Gubernur Jakarta Raya untuk membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Kotamdya Administratif
Surat Instruksi panitia Pemilihan Indonesia No. 1/1970 Tanggal 26 April 1970 tentang Gubernur Kep. Daerah Membentuk panitia pemungutan suara dan panitia pendaftaran pemilih
Surat Instruksi panitia Pemilihan Indonesia No. 1/1970 Tanggal 26 April 1970 tentang Gubernur Kep. Daerah Membentuk panitia pemungutan suara dan panitia pendaftaran pemilih
Surat Instruksi Bupati Gunung Kidul No.410/II/E/1971 Tanggal 26 April 1971 Bahwa semua aparat lembaga Pemilu dan Aparat Pemerintahan Umum dilarang meninggalkan posnya masing-masing baik siang maupun malam.
Surat Instruksi Bupati Gunung Kidul No.410/II/E/1971 Tanggal 26 April 1971 Bahwa semua aparat lembaga Pemilu dan Aparat Pemerintahan Umum dilarang meninggalkan posnya masing-masing baik siang maupun malam.
Surat Hamengku Buwono IX Selaku Ketua Dewan Pemerintah Daerah DIY memutuskan supaya Dewan Pemerintah Daerah-Daerah Swatantra II Gunungkidul memerintahkan kepada Lurah-lurah Desa yang lama untuk tetap melakukan pekerjaannya.
Surat Hamengku Buwono IX Selaku Ketua Dewan Pemerintah Daerah DIY memutuskan supaya Dewan Pemerintah Daerah-Daerah Swatantra II Gunungkidul memerintahkan kepada Lurah-lurah Desa yang lama untuk tetap melakukan pekerjaannya.
Hasil 271 s.d 280 dari 659