Menampilkan 648 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 3 Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Surat Kawat dari Mendagri No. 21/Kwt/VI/71 tanggal 18 Juni 1971 Kepada Gubernur KDH DIY/Kepala Daerah Perwakilan Departemen Perdagangan DIY Perihal Pegawai yang terkena klasifikasi berdasarkan Keputusan Pangkop Kamtib No. 09/Kogab/5/66.
Surat Kawat dari Mendagri No. 21/Kwt/VI/71 tanggal 18 Juni 1971 Kepada Gubernur KDH DIY/Kepala Daerah Perwakilan Departemen Perdagangan DIY Perihal Pegawai yang terkena klasifikasi berdasarkan Keputusan Pangkop Kamtib No. 09/Kogab/5/66.
Surat Kawat dari Mendagri No. 25/12/70 Tgl 19 Agustus 1970 kepada Gubernur Kepala Daerah DIY perihal Keputusan Mendagri No. 25/LPU/1970 pasal 12 ayat 1 tentang WNI keturunan Arab dapat didaftar sebagai pemilih dengan ketentuan/keterangan
Surat Kawat dari Mendagri No. 25/12/70 Tgl 19 Agustus 1970 kepada Gubernur Kepala Daerah DIY perihal Keputusan Mendagri No. 25/LPU/1970 pasal 12 ayat 1 tentang WNI keturunan Arab dapat didaftar sebagai pemilih dengan ketentuan/keterangan
Surat Kawat dari Mendagri No. 47/11/1970 Tgl 8 Juli 1970 kepada Gubernur Kepala Ddaerah DIY perihal anggota ABRI yang pada Tgl 5 Juli 1971 sudah berstatus pensiun atau dalam masa persiapan pensiun berhak didaftar sebagai pemilih maupun sebagai calon dalam Pemilu 1971.
Surat Kawat dari Mendagri No. 47/11/1970 Tgl 8 Juli 1970 kepada Gubernur Kepala Ddaerah DIY perihal anggota ABRI yang pada Tgl 5 Juli 1971 sudah berstatus pensiun atau dalam masa persiapan pensiun berhak didaftar sebagai pemilih maupun sebagai calon dalam Pemilu 1971.
Surat Kawat dari Mendagri No. S.D.P 23/6/30 Tgl 20 Mei 1970 kepada Gubernur Kepala Daerah DIY perihal Desa-desa yang belum mengirimkan daftar WNI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih supaya diusulkan dengan daftar tambahan
Surat Kawat dari Mendagri No. S.D.P 23/6/30 Tgl 20 Mei 1970 kepada Gubernur Kepala Daerah DIY perihal Desa-desa yang belum mengirimkan daftar WNI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih supaya diusulkan dengan daftar tambahan
Surat Kawat dari Mendagri No. S.D.P 23/6/30 Tgl 20 Mei 1970 kepada Gubernur Kepala Daerah DIY tentang daftar WNI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih berdasarkan SK Mendagri No. 2/1970
Surat Kawat dari Mendagri No. S.D.P 23/6/30 Tgl 20 Mei 1970 kepada Gubernur Kepala Daerah DIY tentang daftar WNI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih berdasarkan SK Mendagri No. 2/1970
Surat Kawat dari Mendagri No. S.D.P 23/6/30 Tgl 20 Mei 1970 untuk Gubernur Kepala Daerah DIY perihal daftar WNI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih berdasarkan SK Mendagri No. 2/1970
Surat Kawat dari Mendagri No. S.D.P 23/6/30 Tgl 20 Mei 1970 untuk Gubernur Kepala Daerah DIY perihal daftar WNI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih berdasarkan SK Mendagri No. 2/1970
Surat Kawat dari Mendagri No. SUS/1/1/9/Tgl 12 Juni 1970 untuk Gubernur Kepala Daerah DIY tentang pengiriman data-data WNRI yang tidak dapat didaftar agar mendapat legalisasi dari Laksus Pangkopkam-tibda
Surat Kawat dari Mendagri No. SUS/1/1/9/Tgl 12 Juni 1970 untuk Gubernur Kepala Daerah DIY tentang pengiriman data-data WNRI yang tidak dapat didaftar agar mendapat legalisasi dari Laksus Pangkopkam-tibda
Surat Kawat dari Mendagri No. Suss 1/5/28 Tgl 20 November 1970 kepa-da Gubernur Kepala Daerah DIY perihal penyesuaian daftar WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih
Surat Kawat dari Mendagri No. Suss 1/5/28 Tgl 20 November 1970 kepa-da Gubernur Kepala Daerah DIY perihal penyesuaian daftar WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih
Surat kawat dari Mendagri No.101/22/1971 Kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD I dan Walikota Kepala Daerah/Ketua PPD II Tentang Panitia pemeriksaan Tingkat I dan Tingkat II.
Surat kawat dari Mendagri No.101/22/1971 Kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD I dan Walikota Kepala Daerah/Ketua PPD II Tentang Panitia pemeriksaan Tingkat I dan Tingkat II.
Surat kawat dari Mendagri No.174/22/1971 Kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD I dan Walikota Kepala Daerah/Ketua PPD II Tentang Panitia Peneliti Daerah.
Surat kawat dari Mendagri No.174/22/1971 Kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD I dan Walikota Kepala Daerah/Ketua PPD II Tentang Panitia Peneliti Daerah.
Hasil 401 s.d 410 dari 648