Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 659 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 3
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul No. 99/B/Kep/Bt/1971 tentang susunan personalia secretariat PPD Kabupaten Bantul
Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul No. 99/B/Kep/Bt/1971 tentang susunan personalia secretariat PPD Kabupaten Bantul
Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul No.80/B/Kep/Bt/1971 Tanggal 31 Mei 1971 KPPS di kecamatan-kecamatan dalam derah Kabupaten Bantul
Keputusan Bupati Kepala Daerah Bantul No.80/B/Kep/Bt/1971 Tanggal 31 Mei 1971 KPPS di kecamatan-kecamatan dalam derah Kabupaten Bantul
Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Putusan Pemerintahan Umum Pusat tentang tidak diijinkan adanya calon kepala desa dari bekas anggota partai terlarang menurut Kepres No.200/1960
Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Putusan Pemerintahan Umum Pusat tentang tidak diijinkan adanya calon kepala desa dari bekas anggota partai terlarang menurut Kepres No.200/1960
Keputusan Kepala Daerah DIY No.54/1970 Tanggal 11 Maret 1970 Tentang Peninjauan anggota-anggota Panitia Pemilihan Umum Tingkat I DIY.
Keputusan Kepala Daerah DIY No.54/1970 Tanggal 11 Maret 1970 Tentang Peninjauan anggota-anggota Panitia Pemilihan Umum Tingkat I DIY.
Keputusan Mendagri/Ketua Lembaga Pemilu No. 53/LPU/Th 1970 tentang perpanjangan waktu pendaftaran Pemilu
Keputusan Mendagri/Ketua Lembaga Pemilu No. 53/LPU/Th 1970 tentang perpanjangan waktu pendaftaran Pemilu
Keputusan Mendagri/Ketua LPU No.49/LPU/Thn 1970 Tanggal 5 September 1970 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Peneliti Daerah.
Keputusan Mendagri/Ketua LPU No.49/LPU/Thn 1970 Tanggal 5 September 1970 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Peneliti Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 232/1970 Tgl 17 Oktober 1970 tentang daftar Warga Negara RI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih (untuk warga DIY)
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 232/1970 Tgl 17 Oktober 1970 tentang daftar Warga Negara RI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih (untuk warga DIY)
Keputusan Panglima Komando Operasi Pemilihan Keamanan dan Ketertiban No. Kep-028/KOPKAM/10/1968. Tentang Dasar Kebijaksa-naan Penertiban/Pembersihan Personil Aparatur Pemerintah/ Negara.
Keputusan Panglima Komando Operasi Pemilihan Keamanan dan Ketertiban No. Kep-028/KOPKAM/10/1968. Tentang Dasar Kebijaksa-naan Penertiban/Pembersihan Personil Aparatur Pemerintah/ Negara.
Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1970 tentang penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Republik Indonesia
Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1970 tentang penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Republik Indonesia
Keuangan Pemilu
Keuangan Pemilu
Hasil 91 s.d 100 dari 659