Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 659 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 3
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Surat Kawat dari Kepala Daerah DIY tanggal 30 Juni 1970 No. K. 2395/IV/B/Kwt/70 Kepada Mendagri di Jakarta perihal usulan pamong desa eks PPD I mempunyai hak pilih dan dipilih dan dapat menjabat sebagai anggota PPP
Surat Kawat dari Kepala Daerah DIY tanggal 30 Juni 1970 No. K. 2395/IV/B/Kwt/70 Kepada Mendagri di Jakarta perihal usulan pamong desa eks PPD I mempunyai hak pilih dan dipilih dan dapat menjabat sebagai anggota PPP
Surat Kawat dari Kepala Daerah DIY tanggal 30 Juni 1970 No. K. 2395/IV/B/Kwt/70 Kepada Mendagri di Jakarta perihal usulan pamong desa eks PPD I mempunyai hak pilih dan dipilih dan dapat menjabat sebagai anggota PPP
Surat Kawat dari Kepala Daerah DIY tanggal 30 Juni 1970 No. K. 2395/IV/B/Kwt/70 Kepada Mendagri di Jakarta perihal usulan pamong desa eks PPD I mempunyai hak pilih dan dipilih dan dapat menjabat sebagai anggota PPP
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY/Ketua PPD Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri atau Ketua LPU di Jakarta perihal untuk pendaftar pemilih wanita WNA kawin sah dengan pria WNI dapat didaftar sebagai pemilih. Dengan catatan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari Pengadilan Negeri, apakah ini tidak menganut prinsip istri mengikuti status kewarganegaraan suami, mohon keterangan
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY/Ketua PPD Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri atau Ketua LPU di Jakarta perihal untuk pendaftar pemilih wanita WNA kawin sah dengan pria WNI dapat didaftar sebagai pemilih. Dengan catatan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari Pengadilan Negeri, apakah ini tidak menganut prinsip istri mengikuti status kewarganegaraan suami, mohon keterangan
Surat Kawat dari Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat I DIY No. K. 2658/1V/B/Kwt/70 PHB tanggal 8 Juli 1970. Kepada Mendagri/Ketua PPI di Jakarta perihal permohonan untuk di kirim Blanko Form model B dll.
Surat Kawat dari Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat I DIY No. K. 2658/1V/B/Kwt/70 PHB tanggal 8 Juli 1970. Kepada Mendagri/Ketua PPI di Jakarta perihal permohonan untuk di kirim Blanko Form model B dll.
Surat kawat dari Kepala Kantor Bendahara Negara Yogyakarta No.48 Rekening Tgl 17-3-1971 Pada Direktur PBNLA Jakarta dengan Tembusan dikirim ke Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran dan lain-lain Perihal sisa anggaran yang tidak di pindah bukukan ke kas negara dapat di gunakan dalam th Anggaran 1971/1972.
Surat kawat dari Kepala Kantor Bendahara Negara Yogyakarta No.48 Rekening Tgl 17-3-1971 Pada Direktur PBNLA Jakarta dengan Tembusan dikirim ke Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran dan lain-lain Perihal sisa anggaran yang tidak di pindah bukukan ke kas negara dapat di gunakan dalam th Anggaran 1971/1972.
Surat Kawat dari Ketua Pemilu (Bd. Perbek. Dan Ketua Pusat) No. 104/Bagal/3/70 Tanggal 1 Oktober 1970, Perihal Data Kendaraan untuk DIY.
Surat Kawat dari Ketua Pemilu (Bd. Perbek. Dan Ketua Pusat) No. 104/Bagal/3/70 Tanggal 1 Oktober 1970, Perihal Data Kendaraan untuk DIY.
Surat Kawat dari LPU Jakarta kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat I DIY perihal WNI yang tidak dapat didaftar sebagai Pemilih sudah disyahkan Mendagri dan dibawa ke Rapat Kerja Pemilu
Surat Kawat dari LPU Jakarta kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat I DIY perihal WNI yang tidak dapat didaftar sebagai Pemilih sudah disyahkan Mendagri dan dibawa ke Rapat Kerja Pemilu
Surat Kawat dari LPU/Badan Perbek. Dan Perhub. LPU Jkt No. 85/Bagal-3/70 Tanggal 20 September 2004, Kepada Ketua Panitia Pemilihan Prop. DIY Perihal Pengiriman Barang-barang Keperluan Pemilu Kwartal II Tahap I.
Surat Kawat dari LPU/Badan Perbek. Dan Perhub. LPU Jkt No. 85/Bagal-3/70 Tanggal 20 September 2004, Kepada Ketua Panitia Pemilihan Prop. DIY Perihal Pengiriman Barang-barang Keperluan Pemilu Kwartal II Tahap I.
Surat kawat Dari Mendagri /Ketua LPU Jakarta No. 143/II/70 tanggal 19-1970 kapada Gubernur KDH DIY Perihal Biaya Administratif dari Penduduk atas Pendaftaran Pemilu.
Surat kawat Dari Mendagri /Ketua LPU Jakarta No. 143/II/70 tanggal 19-1970 kapada Gubernur KDH DIY Perihal Biaya Administratif dari Penduduk atas Pendaftaran Pemilu.
Surat Kawat dari Mendagri No. 148/15/1970 Tanggal 1 Juni 1970 Kepada Semua Gubernur KDH/Ketua PPD Tingkat I Perihal Instruksi Ketua PPI Tentang Inventaris/Kekayaan Panitia Pemilihan.
Surat Kawat dari Mendagri No. 148/15/1970 Tanggal 1 Juni 1970 Kepada Semua Gubernur KDH/Ketua PPD Tingkat I Perihal Instruksi Ketua PPI Tentang Inventaris/Kekayaan Panitia Pemilihan.
Hasil 401 s.d 410 dari 659