Menampilkan 409 hasil
Deskripsi ArsipSurat Jawatan Pemerintahan Umum Kepada Bupati Pamong Projo Kulon-progo tentang permohonan memilih tanah pengarem-arem atas nama Sastrodimedjo Cs. Tidak dikabulkan karena tidak sesuai dengan petunjuk Djawatan Pradja Th 1946 No. 17/DP dan Rijksblad PA No. 18
Surat Jawatan Pemerintahan Umum Kepada Bupati Pamong Projo Kulon-progo tentang permohonan memilih tanah pengarem-arem atas nama Sastrodimedjo Cs. Tidak dikabulkan karena tidak sesuai dengan petunjuk Djawatan Pradja Th 1946 No. 17/DP dan Rijksblad PA No. 18
Surat Jawatan Pemerintah Umum Kepada Dewan Pemerintah DIY tentang tuntutan Padmodiharjo mohon diberi tanah pengarem-arem tidak dapat dikabulkan karena pemberhentiannya dengan tidak hormat sebagai Lurah Desa Banyu Meneng
Surat Jawatan Pemerintah Umum Kepada Dewan Pemerintah DIY tentang tuntutan Padmodiharjo mohon diberi tanah pengarem-arem tidak dapat dikabulkan karena pemberhentiannya dengan tidak hormat sebagai Lurah Desa Banyu Meneng
Surat Jawatan Agraria surat tanggal 18 Maret tentang daftar permintaan tunjangan pamong Kalurahan.
Surat Jawatan Agraria surat tanggal 18 Maret tentang daftar permintaan tunjangan pamong Kalurahan.
Surat Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia No.2/1970 Tanggal 16 April 1970 Kepada Gubernur Jakarta Raya untuk membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Kotamdya Administratif
Surat Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia No.2/1970 Tanggal 16 April 1970 Kepada Gubernur Jakarta Raya untuk membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di Kotamdya Administratif
Surat Instruksi panitia Pemilihan Indonesia No. 1/1970 Tanggal 26 April 1970 tentang Gubernur Kep. Daerah Membentuk panitia pemungutan suara dan panitia pendaftaran pemilih
Surat Instruksi panitia Pemilihan Indonesia No. 1/1970 Tanggal 26 April 1970 tentang Gubernur Kep. Daerah Membentuk panitia pemungutan suara dan panitia pendaftaran pemilih
Surat Hamengku Buwono IX Selaku Ketua Dewan Pemerintah Daerah DIY memutuskan supaya Dewan Pemerintah Daerah-Daerah Swatantra II Gunungkidul memerintahkan kepada Lurah-lurah Desa yang lama untuk tetap melakukan pekerjaannya.
Surat Hamengku Buwono IX Selaku Ketua Dewan Pemerintah Daerah DIY memutuskan supaya Dewan Pemerintah Daerah-Daerah Swatantra II Gunungkidul memerintahkan kepada Lurah-lurah Desa yang lama untuk tetap melakukan pekerjaannya.
Surat edaran Menteri Agama RI. No.5 Tahun 1971 tentang pencegahan kampanye pemilihan umum ditempat-tempat peribadatan pada βminggu tenangβ.
Surat edaran Menteri Agama RI. No.5 Tahun 1971 tentang pencegahan kampanye pemilihan umum ditempat-tempat peribadatan pada βminggu tenangβ.
Surat dr. Kepala Daerah DIY No. K. 1390/IV/A/Rhs/71 Kepada Sekretaris PPD DIY tentang Surat Bupeti KDH Kab. Kulonprogo tgl.24 Maret. No. Pem.D/24/II/Rhs/71
Surat dr. Kepala Daerah DIY No. K. 1390/IV/A/Rhs/71 Kepada Sekretaris PPD DIY tentang Surat Bupeti KDH Kab. Kulonprogo tgl.24 Maret. No. Pem.D/24/II/Rhs/71
Surat DPK Lurah Desa Tepus Kap Tepus Gunungkidul surat tanggal 29 April 1953 tentang daftar keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapat tunjangan.
Surat DPK Lurah Desa Tepus Kap Tepus Gunungkidul surat tanggal 29 April 1953 tentang daftar keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapat tunjangan.
Surat DPK Lurah Desa Sumberwangu Kap Tepus surat tanggal 9 Mei 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Desa dan Daftar Pamong Desa yang mendapat tunjangan.
Surat DPK Lurah Desa Sumberwangu Kap Tepus surat tanggal 9 Mei 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Desa dan Daftar Pamong Desa yang mendapat tunjangan.
Hasil 171 s.d 180 dari 409