Showing 1554 results
Archival description1499 results with digital objects Show results with digital objects
Surat Edaran dari Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN) Yogyakarta perihal PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, beserta lampiran
Surat kawat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pusat perihal kenaikan TPP sebesar 10% terhitung Tanggal 1 April 1996
Surat Edaran Kepala Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN) Yogyakarta Nomor SE-10/II/1991 Tanggal 6 Februari 1991 perihal tata cara pembayaran gaji melalui rekening pegawai pada Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah atau rekening pegawai pada Kantor Pos dan Giro setempat/terdekat bagi pegawai golongan III dan IV.
Surat Edaran Kepala Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN) Yogyakarta Nomor SE06/XI/1990 Tanggal 1 November 1990 perihal pengiriman ekstra daftar gaji Bulan Januari 1991 dan pembaharuan pembuatan/pengisian surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga bagi semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Tahun Anggaran 1991/1992
Salinan Surat Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor : SE.23/PJ.31/1989 Tanggal 4 Desember 1989 perihal Pelunasan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan.
Berkas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 836/KMK.04/1992 tentang tidak dilakukannya pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium, uang perangsang dan imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II/d kebawah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang berpangkat pembantu Letnan Satu kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara
Berkas surat perihal edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : SE-78/A/521/0893 Tanggal 13 Agustus 1993 mengenai tata cara pembayaran tunjangan jabatan fungsional bagi para juru penerang.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa, beserta lampiran
Surat dari Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Puspam Instal Departemen Penerangan Republik Indonesia mengenai laporan kejadian/gangguan pengamanan Bulan Mei-Oktober 1996, beserta lampiran
Surat dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sekretaris Derektorat Jenderal Penerangan Umum Departemen Penerangan Republik Indonesia mengenai Laporan Mutasi Barang Triwulan III dan IV 1995/1996, Triwulan I dan II 1996/1997, beserta lampiran
Results 1081 to 1090 of 1554