Print preview Close
Showing 1957 results
Archival description1501 results with digital objects Show results with digital objects
Surat dari PT Taspen Cabang Yogyakarta kepada Kepala Satuan Kerja ub Kepala Kepegawaian di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta perihal permintaan KP4 (SKUMPTK) PNS Pusat
Surat Edaran dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta perihal Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang dan Pranata Komputer
Surat Edaran dari Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN) Yogyakarta perihal PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, beserta lampiran
Surat kawat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pusat perihal kenaikan TPP sebesar 10% terhitung Tanggal 1 April 1996
Surat Edaran Kepala Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN) Yogyakarta Nomor SE-10/II/1991 Tanggal 6 Februari 1991 perihal tata cara pembayaran gaji melalui rekening pegawai pada Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah atau rekening pegawai pada Kantor Pos dan Giro setempat/terdekat bagi pegawai golongan III dan IV.
Surat Edaran Kepala Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN) Yogyakarta Nomor SE06/XI/1990 Tanggal 1 November 1990 perihal pengiriman ekstra daftar gaji Bulan Januari 1991 dan pembaharuan pembuatan/pengisian surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga bagi semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Tahun Anggaran 1991/1992
Salinan Surat Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor : SE.23/PJ.31/1989 Tanggal 4 Desember 1989 perihal Pelunasan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan.
Berkas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 836/KMK.04/1992 tentang tidak dilakukannya pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium, uang perangsang dan imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II/d kebawah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang berpangkat pembantu Letnan Satu kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara
Berkas surat perihal edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : SE-78/A/521/0893 Tanggal 13 Agustus 1993 mengenai tata cara pembayaran tunjangan jabatan fungsional bagi para juru penerang.
Tentang Tamansiswa
Tentang Tamansiswa
Results 1341 to 1350 of 1957