Add to clipboard Berkas Surat Keputusan tentang pengangkatan tenaga proyek penanganan arsip inaktif di Kantor Arsip Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 beserta lampirannya

Add to clipboard Surat Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 23/KEP/2000 tentang pembentukan tim penanganan arsip foto kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta lampirannya

Add to clipboard Surat Keputusan Ketua Tim Penerjemah Arsip/Naskah Kuno Kraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta nomor: 014/TIM/1998 tentang penunjukan personil penerjemah arsip/naskah kuno Kraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta beserta lampirannya

Add to clipboard Hasil kerja tenaga teknis dari jakarta di Kraton Yogyakarta dari 18-27 September 1995

Add to clipboard Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 25/TIM/1999 tentang pembentukan tim penyusunan jadwal retensi arsip Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Add to clipboard Berkas pembuatan Surat Gubernur Kepala kepada Kepala Arsip Nasional mengenai peningkatan kerjasama antara Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka penanganan arasip Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Arsip Kraton dan Arsip Puro Pakualaman

Add to clipboard Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah nomor: LT.002/47/1996 tentang pembentukan tim kerja kegiatan pembenahan arsip Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta lampirannya

Add to clipboard Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : B.A. No: 10/1994/DPRD tentang Pembentukan KAD / Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Add to clipboard Surat dari Kepala Kantor Arsip Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Kepala Biro Organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Ygyakarta perihal arti penting Kelembagaan di bidang Kearsipan Daerah.

Add to clipboard Surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur dan Bupati / Walikota di seluruh Indonesia perihal perubahan nomenklatur organisasi Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.