Print preview Close

Showing 151 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Multi Subyek DIY Item
Advanced search options
Print preview View:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen”.(Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1957) sebagai Undang-undang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen”.(Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1957) sebagai Undang-undang.
Serah Terima (Timbang Terima) Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen di masukkan dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Serah Terima (Timbang Terima) Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen di masukkan dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan-peraturan di Daerah Bekas Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen, tanggal 20 Januari 1969.
Peraturan-peraturan di Daerah Bekas Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen, tanggal 20 Januari 1969.
Laporan politik tentang kegiatan organisasi pergerakan IIH / HB, PKN dan anggota bekas PRJ, P.P.D.I.
Laporan politik tentang kegiatan organisasi pergerakan IIH / HB, PKN dan anggota bekas PRJ, P.P.D.I.
Surat dari Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat tentang Susunan Panitia Aksi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Surat dari Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat tentang Susunan Panitia Aksi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keputusan Musyawarah Besar Konsolidasi “Tahun Kemenangan” yang di selenggarakan oleh Front Nasional Daerah DIY.
Keputusan Musyawarah Besar Konsolidasi “Tahun Kemenangan” yang di selenggarakan oleh Front Nasional Daerah DIY.
Pernyataan P.B/Dewan Perjuangan S.S.K.D.N Nomor 3/Per/1963 tentang menyetujui serta mendukung sepenuhnya Panitia Program Front Nasional serta siap melaksanakan dengan segala konsekwensinya.
Pernyataan P.B/Dewan Perjuangan S.S.K.D.N Nomor 3/Per/1963 tentang menyetujui serta mendukung sepenuhnya Panitia Program Front Nasional serta siap melaksanakan dengan segala konsekwensinya.
Pernyataan Komite PKI, bersatu untuk membantu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melaksanakan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1957.
Pernyataan Komite PKI, bersatu untuk membantu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melaksanakan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1957.
Pernyataan PKI mendukung amanat Presiden Ir. Sukarno tentang penyelesaian G.30 S/PKI, bahwa PKI tidak turut campur dalam G.30 S.
Pernyataan PKI mendukung amanat Presiden Ir. Sukarno tentang penyelesaian G.30 S/PKI, bahwa PKI tidak turut campur dalam G.30 S.
Daftar penerimaan/dana untuk pemberantasan G.30 S di Daerah Istimewa Jogyakarta sampai akhir bulan Nopember 1965.
Daftar penerimaan/dana untuk pemberantasan G.30 S di Daerah Istimewa Jogyakarta sampai akhir bulan Nopember 1965.
Results 131 to 140 of 151