Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 170 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Multi Subyek DIY Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Daftar dari adanya kerugian rakyat karena akibat gerakan Militer Belanda di Kapanewon Bantul
Daftar dari adanya kerugian rakyat karena akibat gerakan Militer Belanda di Kapanewon Bantul
Daftar Gaji Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Bupati Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kota Praja Yogyakarta Tahun 1965.
Daftar Gaji Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Bupati Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kota Praja Yogyakarta Tahun 1965.
Daftar jumlah pegawai/ karyawan yang terlibat G.30 S/PKI yang diberhentikan sebelum keluar instruksi Pakopkamtib TR-484/Kopkam/V/173, dari Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Daftar jumlah pegawai/ karyawan yang terlibat G.30 S/PKI yang diberhentikan sebelum keluar instruksi Pakopkamtib TR-484/Kopkam/V/173, dari Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Daftar kerugian akibat penyerbuan Belanda sampai dengan tanggal 7 Mei 1949 di Kapanewon Bantul.
Daftar kerugian akibat penyerbuan Belanda sampai dengan tanggal 7 Mei 1949 di Kapanewon Bantul.
Daftar Pemilikan Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 1954.
Daftar Pemilikan Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 1954.
Daftar penerimaan/dana untuk pemberantasan G.30 S di Daerah Istimewa Jogyakarta sampai akhir bulan Nopember 1965.
Daftar penerimaan/dana untuk pemberantasan G.30 S di Daerah Istimewa Jogyakarta sampai akhir bulan Nopember 1965.
Demokratisering Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Status Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 Juni 1968.
Demokratisering Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Status Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 Juni 1968.
Dewan Perwakilan Daerah Gotong Royong propinsi Riau Nomor 04/Res/DPRD/ 1969 tanggal 30 September 1969 tentang Rancangan Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra.
Dewan Perwakilan Daerah Gotong Royong propinsi Riau Nomor 04/Res/DPRD/ 1969 tanggal 30 September 1969 tentang Rancangan Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra.
Edaran Kepala BAKN Nomor 3/Se/1975 tentang petunjuk penyelesaian administrasi PNS/Swasta/PN yang terlibat G. 30 S/PKI.
Edaran Kepala BAKN Nomor 3/Se/1975 tentang petunjuk penyelesaian administrasi PNS/Swasta/PN yang terlibat G. 30 S/PKI.
edaran menteri keuangan republik Indonesia tentang larang mendepositokan uang anggaran negara dan daerah sesuai instruksi BNI Unit Tanggal 5 Oktober 1968 nomor 4/UP/PK/SF.
edaran menteri keuangan republik Indonesia tentang larang mendepositokan uang anggaran negara dan daerah sesuai instruksi BNI Unit Tanggal 5 Oktober 1968 nomor 4/UP/PK/SF.
Hasil 11 s.d 20 dari 170