Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 151 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Multi Subyek DIY Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Organisasi terlarang diantaranya PTTI (Theosefi) sanggar Dharma Cabang Yogyakarta di Yogyakarta.
Organisasi terlarang diantaranya PTTI (Theosefi) sanggar Dharma Cabang Yogyakarta di Yogyakarta.
Operasi pemberantasan tanaman Koka/Kokaino di Sleman dan Yogyakarta.
Operasi pemberantasan tanaman Koka/Kokaino di Sleman dan Yogyakarta.
Notulen Rapat Peninjauan Panitia Enclave Djawa Tengah tanggal 1 Maret 1953.
Notulen Rapat Peninjauan Panitia Enclave Djawa Tengah tanggal 1 Maret 1953.
Notulen Rapat Panitia Negara/Pusat dan Pemerintah Swapraja bawahannya yang ke-5 bertempat di Pendopo Djawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) di Kepatihan Jogjakarta, membahas kontrak politik Kasultanan Yogyakarta.
Notulen Rapat Panitia Negara/Pusat dan Pemerintah Swapraja bawahannya yang ke-5 bertempat di Pendopo Djawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) di Kepatihan Jogjakarta, membahas kontrak politik Kasultanan Yogyakarta.
Notulen Perundingan Rancangan Kontrak Penasehat Bangunan dengan Ir. H. Th. Karsten, tanggal 28 September 1938 di Kapatihan.
Notulen Perundingan Rancangan Kontrak Penasehat Bangunan dengan Ir. H. Th. Karsten, tanggal 28 September 1938 di Kapatihan.
Notulen Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tanggal 21 Oktober 1952 (DPR Kelurahan).
Notulen Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tanggal 21 Oktober 1952 (DPR Kelurahan).
Memorandum kaum Marhenis kepada Bangsa Indonesia oleh Majelis Pimpinan Sentral Gerakan Rakyat Marhenis Jalan Kramat Nomor 71.
Memorandum kaum Marhenis kepada Bangsa Indonesia oleh Majelis Pimpinan Sentral Gerakan Rakyat Marhenis Jalan Kramat Nomor 71.
Masalah Permintaan Bantuan Bencana Alam dari Duta Besar Filipina.
Masalah Permintaan Bantuan Bencana Alam dari Duta Besar Filipina.
Maklumat-maklumat Pemerintah Daerah yang perlu diganti.
Maklumat-maklumat Pemerintah Daerah yang perlu diganti.
Layang Undang-undang Kasultanan tanggal 8 Oktober 1931
Layang Undang-undang Kasultanan tanggal 8 Oktober 1931
Hasil 81 s.d 90 dari 151