Menampilkan 151 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Multi Subyek DIY Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 16/R.I/1957 tentang perlunya menjaga keamanan β€œRahasia Negara” berhubungan terjadi kebocoran Rahasia Negara.
Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 16/R.I/1957 tentang perlunya menjaga keamanan β€œRahasia Negara” berhubungan terjadi kebocoran Rahasia Negara.
Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Pemberantasan Korupsi Nomor 024/TPK/7/1970 (tanggal 31 Juli 1970) tentang Pembentukan Sub Tim Pemberantasan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Pemberantasan Korupsi Nomor 024/TPK/7/1970 (tanggal 31 Juli 1970) tentang Pembentukan Sub Tim Pemberantasan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tedakan dari registering, surat kekancingan Dalem ing Ngayogyakarta (Beasiswa sekolah ke Mosiva dari Kasultanan).
Tedakan dari registering, surat kekancingan Dalem ing Ngayogyakarta (Beasiswa sekolah ke Mosiva dari Kasultanan).
Tunjangan Kuda Bendi bagi para Mantri Tando Pamicis dan pembantunya di Daerah Swantantra II Kulon Progo.
Tunjangan Kuda Bendi bagi para Mantri Tando Pamicis dan pembantunya di Daerah Swantantra II Kulon Progo.
Turunan Surat Dewan Pemerintah Daerah DIY mengenai pencabutan uang kertas yang telah dibubuhi cap Republik Islam Indonesia.
Turunan Surat Dewan Pemerintah Daerah DIY mengenai pencabutan uang kertas yang telah dibubuhi cap Republik Islam Indonesia.
Turunan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Perubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen.
Turunan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Perubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen.
Uang Kertas Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) De Javanehe Bank yang di bubuhi cap Repubik Islam Indonesia.
Uang Kertas Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) De Javanehe Bank yang di bubuhi cap Repubik Islam Indonesia.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penetapan β€œUndang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen”.(Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1957) sebagai Undang-undang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penetapan β€œUndang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen”.(Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1957) sebagai Undang-undang.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Urusan-urusan Pemerintah Pusat yang dijalankan oleh Jawatan / Kantor Daerah Istimewa Yogyakarta.
Urusan-urusan Pemerintah Pusat yang dijalankan oleh Jawatan / Kantor Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil 141 s.d 150 dari 151