Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 202 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Multi Subyek DIY
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun
Kesejahteraan
Kesejahteraan
Keputusan Presiden/Panglima tertinggi ABRI/Komando Operasi Tertinggi Nasional/ 162/KOTI/1965 tentang berlakunya perubahan tugas fungsi serta susunan organisasi operasi tertinggi.
Keputusan Presiden/Panglima tertinggi ABRI/Komando Operasi Tertinggi Nasional/ 162/KOTI/1965 tentang berlakunya perubahan tugas fungsi serta susunan organisasi operasi tertinggi.
Keputusan Presiden Republik Indonesia 174 tahun 1952 tentang penghapusan keadaan perang dan keadaan darurat perang serta mengubah keadaan darurat perang di beberapa daerah menjadi keadaan perang.
Keputusan Presiden Republik Indonesia 174 tahun 1952 tentang penghapusan keadaan perang dan keadaan darurat perang serta mengubah keadaan darurat perang di beberapa daerah menjadi keadaan perang.
Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 22/P.M/KB/1958 tentang laporan adanya organisasi yang membahayakan keselamatan Negara Republik Indonesia tanggal 26 April 1958.
Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 22/P.M/KB/1958 tentang laporan adanya organisasi yang membahayakan keselamatan Negara Republik Indonesia tanggal 26 April 1958.
Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan keamanan dan ketertiban Nomor 028 Kopkam. 110/1968 tentang Dasar Kebijaksanaan Penertiban/Pembersihan Personil/Aparatur Pemerintah/Negara.
Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan keamanan dan ketertiban Nomor 028 Kopkam. 110/1968 tentang Dasar Kebijaksanaan Penertiban/Pembersihan Personil/Aparatur Pemerintah/Negara.
Keputusan Musyawarah Besar Konsolidasi β€œTahun Kemenangan” yang di selenggarakan oleh Front Nasional Daerah DIY.
Keputusan Musyawarah Besar Konsolidasi β€œTahun Kemenangan” yang di selenggarakan oleh Front Nasional Daerah DIY.
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/I/1981 tanggal 23 Januari 1981 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Karang Taruna.
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/I/1981 tanggal 23 Januari 1981 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Karang Taruna.
Keputusan Menteri Negeri Nomor 3 Tahun 1968 mengenai Pengawasan dan Pembinaan Eks Tapol G.30 S/PKI yang dikembalikan ke masyarakat.
Keputusan Menteri Negeri Nomor 3 Tahun 1968 mengenai Pengawasan dan Pembinaan Eks Tapol G.30 S/PKI yang dikembalikan ke masyarakat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 252 Tahun 1980 tanggal 15 Oktober 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 252 Tahun 1980 tanggal 15 Oktober 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
Keputusan Komando Pemulihan Kamtib Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Skep- 18/KAMDA/1983 tentang penentuan klarifikasi ketertiban G.30 S/PKI para pegawai/karyawan dalam PT. Purosani Yogyakarta.
Keputusan Komando Pemulihan Kamtib Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Skep- 18/KAMDA/1983 tentang penentuan klarifikasi ketertiban G.30 S/PKI para pegawai/karyawan dalam PT. Purosani Yogyakarta.
Hasil 141 s.d 150 dari 202