Print preview Close
Showing 183 results
Archival descriptionPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1953 tentang Perubahan peraturan Penyelenggaraan “ORDONANTIE OP DE LOON DE LASTING” (Statbat 1934 Nomor 641) tanggal 26 Pebruari 1953.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1953 tentang Perubahan peraturan Penyelenggaraan “ORDONANTIE OP DE LOON DE LASTING” (Statbat 1934 Nomor 641) tanggal 26 Pebruari 1953.
Surat dari Pejabat Kasultanan Kerteda Patih Jogjakarta lewat Bupati Patih tentang anggaran/dana Toemboek. Kasultanan Jogjakarta.
Surat dari Pejabat Kasultanan Kerteda Patih Jogjakarta lewat Bupati Patih tentang anggaran/dana Toemboek. Kasultanan Jogjakarta.
Pratelan lampah KPH Danurejo pada resepsi penyepatan Bintang Officier de Orde Van Orange Nassan tanggal 31 Agustus 1938 di Kepatihan.
Pratelan lampah KPH Danurejo pada resepsi penyepatan Bintang Officier de Orde Van Orange Nassan tanggal 31 Agustus 1938 di Kepatihan.
Surat dari Panewu Projosaroso kepada Sultan Hamengku Buwono IX tentang saran-saran dalam perjuangan dan pembangunan Kota Yogyakarta.
Surat dari Panewu Projosaroso kepada Sultan Hamengku Buwono IX tentang saran-saran dalam perjuangan dan pembangunan Kota Yogyakarta.
Notulen Rapat Panitia Negara/Pusat dan Pemerintah Swapraja bawahannya yang ke-5 bertempat di Pendopo Djawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) di Kepatihan Jogjakarta, membahas kontrak politik Kasultanan Yogyakarta.
Notulen Rapat Panitia Negara/Pusat dan Pemerintah Swapraja bawahannya yang ke-5 bertempat di Pendopo Djawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) di Kepatihan Jogjakarta, membahas kontrak politik Kasultanan Yogyakarta.
Turunan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Perubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen.
Turunan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Perubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen”.(Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1957) sebagai Undang-undang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen”.(Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1957) sebagai Undang-undang.
Serah Terima (Timbang Terima) Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen di masukkan dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Serah Terima (Timbang Terima) Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen di masukkan dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan-peraturan di Daerah Bekas Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen, tanggal 20 Januari 1969.
Peraturan-peraturan di Daerah Bekas Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen, tanggal 20 Januari 1969.
Politik
Politik
Results 151 to 160 of 183