Print preview Close
Showing 202 results
Archival descriptionPemerintahan
Pemerintahan
Berkas Panitia Persiapan Nasional Panitia Procedure Pelantikan Pemerintahan RIS, Pengumuman Penundaan Penandatanganan UUD RIS, Pemilihan Presiden RIS dan Upacara Penyumpahan Presiden RIS.
Berkas Panitia Persiapan Nasional Panitia Procedure Pelantikan Pemerintahan RIS, Pengumuman Penundaan Penandatanganan UUD RIS, Pemilihan Presiden RIS dan Upacara Penyumpahan Presiden RIS.
Pengembalian Surat Perjanjian Pendahuluan antara Direktur Jenderal Kehutanan dan Nippon Koei Co, bulan Januari 1968.
Pengembalian Surat Perjanjian Pendahuluan antara Direktur Jenderal Kehutanan dan Nippon Koei Co, bulan Januari 1968.
Permintaan pergantian biaya persewaan bus, bahan bakar dan tenaga waktu kunjungan Sri Ratu Yuliana di Yogyakarta tahun 1971 dari Wakil Kepala Daerah DIY kepada Kepala Dinas Keuangan DIY dan dari DU dan ADR kepada Ketua Panitia Penyambutan Sri Ratu Yuliana.
Permintaan pergantian biaya persewaan bus, bahan bakar dan tenaga waktu kunjungan Sri Ratu Yuliana di Yogyakarta tahun 1971 dari Wakil Kepala Daerah DIY kepada Kepala Dinas Keuangan DIY dan dari DU dan ADR kepada Ketua Panitia Penyambutan Sri Ratu Yuliana.
Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 103/1974 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Penyelenggaraan Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Sleman.
Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 103/1974 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Penyelenggaraan Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Sleman.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 128).
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 128).
Rencana Keputusan Pemerintah Daerah DIY tentang Batas-batas Daerah Kota Besar Yogyakarta.
Rencana Keputusan Pemerintah Daerah DIY tentang Batas-batas Daerah Kota Besar Yogyakarta.
Daftar Pemilikan Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 1954.
Daftar Pemilikan Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 1954.
Istilah Daerah Kabupaten diganti dengan “Daerah Swatantra Tk.II”.
Istilah Daerah Kabupaten diganti dengan “Daerah Swatantra Tk.II”.
Results 151 to 160 of 202