Print preview Close
Showing 183 results
Archival descriptionPeraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor PD.21/X/A/1951 tanggal 9 April 1951 tentang meniadakan Pembekuan Dewan Kelurahan dan Majelis Pemusyawaratan Desa dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor PD.21/X/A/1951 tanggal 9 April 1951 tentang meniadakan Pembekuan Dewan Kelurahan dan Majelis Pemusyawaratan Desa dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Notulen Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tanggal 21 Oktober 1952 (DPR Kelurahan).
Notulen Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tanggal 21 Oktober 1952 (DPR Kelurahan).
Dewan Perwakilan Daerah Gotong Royong propinsi Riau Nomor 04/Res/DPRD/ 1969 tanggal 30 September 1969 tentang Rancangan Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra.
Dewan Perwakilan Daerah Gotong Royong propinsi Riau Nomor 04/Res/DPRD/ 1969 tanggal 30 September 1969 tentang Rancangan Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra.
Pertemuan antara S.P Wakil Kepala Daerah/Pekuper Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Partai Politik Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan acara tunggal tentang pengisian/pembagian kursi DPRD-GR Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditinggalkan oleh PKI dan Partai MURBA tanggal 18 Juni 1966 jam 20.00 WIB di Kepatihan.
Pertemuan antara S.P Wakil Kepala Daerah/Pekuper Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Partai Politik Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan acara tunggal tentang pengisian/pembagian kursi DPRD-GR Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditinggalkan oleh PKI dan Partai MURBA tanggal 18 Juni 1966 jam 20.00 WIB di Kepatihan.
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang MPR Sementara (23 Juli 1959).
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang MPR Sementara (23 Juli 1959).
Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor 8 Tahun 1972 tanggal 22 Nopember 1972 tentang pelaksanaan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan.
Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor 8 Tahun 1972 tanggal 22 Nopember 1972 tentang pelaksanaan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan.
Hal pembiayaan dalam pelaksanaan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
Hal pembiayaan dalam pelaksanaan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
Kasultanan
Kasultanan
Layang Undang-undang Kasultanan tanggal 8 Oktober 1931
Layang Undang-undang Kasultanan tanggal 8 Oktober 1931
Notulen Perundingan Rancangan Kontrak Penasehat Bangunan dengan Ir. H. Th. Karsten, tanggal 28 September 1938 di Kapatihan.
Notulen Perundingan Rancangan Kontrak Penasehat Bangunan dengan Ir. H. Th. Karsten, tanggal 28 September 1938 di Kapatihan.
Results 51 to 60 of 183