Menampilkan 183 hasil
Deskripsi ArsipTedakan dari registering, surat kekancingan Dalem ing Ngayogyakarta (Beasiswa sekolah ke Mosiva dari Kasultanan).
Tedakan dari registering, surat kekancingan Dalem ing Ngayogyakarta (Beasiswa sekolah ke Mosiva dari Kasultanan).
Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Pemberantasan Korupsi Nomor 024/TPK/7/1970 (tanggal 31 Juli 1970) tentang Pembentukan Sub Tim Pemberantasan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Pemberantasan Korupsi Nomor 024/TPK/7/1970 (tanggal 31 Juli 1970) tentang Pembentukan Sub Tim Pemberantasan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 16/R.I/1957 tentang perlunya menjaga keamanan βRahasia Negaraβ berhubungan terjadi kebocoran Rahasia Negara.
Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 16/R.I/1957 tentang perlunya menjaga keamanan βRahasia Negaraβ berhubungan terjadi kebocoran Rahasia Negara.
Surat dari Pejabat Kasultanan Kerteda Patih Jogjakarta lewat Bupati Patih tentang anggaran/dana Toemboek. Kasultanan Jogjakarta.
Surat dari Pejabat Kasultanan Kerteda Patih Jogjakarta lewat Bupati Patih tentang anggaran/dana Toemboek. Kasultanan Jogjakarta.
Surat dari Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat tentang Susunan Panitia Aksi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Surat dari Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat tentang Susunan Panitia Aksi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Surat dari Panewu Projosaroso kepada Sultan Hamengku Buwono IX tentang saran-saran dalam perjuangan dan pembangunan Kota Yogyakarta.
Surat dari Panewu Projosaroso kepada Sultan Hamengku Buwono IX tentang saran-saran dalam perjuangan dan pembangunan Kota Yogyakarta.
Surat dari Ikatan Bekas Angkatan Perang Pusat Daerah Bojonegoro untuk Kepala Daerah DIY di Jogjakarta untuk menghubungkan IBAP.
Surat dari Ikatan Bekas Angkatan Perang Pusat Daerah Bojonegoro untuk Kepala Daerah DIY di Jogjakarta untuk menghubungkan IBAP.
Surat dari Direktorat Jendral Social Politik Departemen Dalam Negeri Nomor 342/DSP/DV/VII/1975 tentang penertiban status harta kekayaan oknum-oknum G.30 S/PKI Organisasi PKI dan pihak ketiga.
Surat dari Direktorat Jendral Social Politik Departemen Dalam Negeri Nomor 342/DSP/DV/VII/1975 tentang penertiban status harta kekayaan oknum-oknum G.30 S/PKI Organisasi PKI dan pihak ketiga.
Surat dari Biro Politik Departemen Dalam Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengaruh G.30 S dalam bidang pemerintahan di DIY.
Surat dari Biro Politik Departemen Dalam Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengaruh G.30 S dalam bidang pemerintahan di DIY.
Serah Terima (Timbang Terima) Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen di masukkan dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Serah Terima (Timbang Terima) Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen di masukkan dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil 11 s.d 20 dari 183