Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 700 hasil

Deskripsi Arsip
SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2 Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Notulen Sidang Dewan Pemerintah DIY tanggal 18 April 1950 dengan acara distribusi dari Pemerintah Pusat, Pembentukan DPR Daerah kepada Kepala Daerah tentang usulan anggota Kantor Pemilihan dan Kantor Pemunguran Suara, serta peraturan-peraturan tentang jam kerja dan Hari libur.
Notulen Sidang Dewan Pemerintah DIY tanggal 18 April 1950 dengan acara distribusi dari Pemerintah Pusat, Pembentukan DPR Daerah kepada Kepala Daerah tentang usulan anggota Kantor Pemilihan dan Kantor Pemunguran Suara, serta peraturan-peraturan tentang jam kerja dan Hari libur.
Notulen Sidang Dewan Pemerintah DIY tanggal 22 April 1950 di Kepatihan dengan cara pembaharuan peraturan tarif air minum dan Perlindungan Hutan Negara.
Notulen Sidang Dewan Pemerintah DIY tanggal 22 April 1950 di Kepatihan dengan cara pembaharuan peraturan tarif air minum dan Perlindungan Hutan Negara.
Notulen Sidang Dewan Pemerintah DIY tanggal 28-8-1950 di Gedung Wilis dengan acara pembicaraan tentang pajak kendaraan, laporan tentang Konferensi Kementerian Dalam Negeri tanggal 14-8-1950, peninjauan UU No. 16/1950, ijin membawa keluar besi tua dan surat dari PNI mengenai pergantian Mr. Hadi.
Notulen Sidang Dewan Pemerintah DIY tanggal 28-8-1950 di Gedung Wilis dengan acara pembicaraan tentang pajak kendaraan, laporan tentang Konferensi Kementerian Dalam Negeri tanggal 14-8-1950, peninjauan UU No. 16/1950, ijin membawa keluar besi tua dan surat dari PNI mengenai pergantian Mr. Hadi.
Notulen Sidang Dewan Pemerintah DIY tanggal 5 Agustus 1950 di Gedung Wilis dengan acara melengkapi Keanggotaan Dewan Pemerintah Kabupaten-Kabupaten.
Notulen Sidang Dewan Pemerintah DIY tanggal 5 Agustus 1950 di Gedung Wilis dengan acara melengkapi Keanggotaan Dewan Pemerintah Kabupaten-Kabupaten.
Notulen Sidang Jawatan Daerah tanggal 10 Agustus 1950 di Kepatihan dengan acara menentukan kekuasaan yang akan di serahkan kepada Haminte Kota Yogyakarta.
Notulen Sidang Jawatan Daerah tanggal 10 Agustus 1950 di Kepatihan dengan acara menentukan kekuasaan yang akan di serahkan kepada Haminte Kota Yogyakarta.
Notulen Sidang Jawatan Daerah tanggal 6 Juli 1950 di Kepatihan dengan acara meninjau putusan, pemasukan pajak dan hasil negeri, keuangan, ranglyst, serta acara Komperensi Dinas tanggal 15 Juli 1950.
Notulen Sidang Jawatan Daerah tanggal 6 Juli 1950 di Kepatihan dengan acara meninjau putusan, pemasukan pajak dan hasil negeri, keuangan, ranglyst, serta acara Komperensi Dinas tanggal 15 Juli 1950.
Notulen Sidang Jawatan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 1950 di Kepatihan dengan acara konperensi dinas bulanan, jam kerja kantor pemerintah daerah, laporan bulanan dan laporan distribusi dari Jawatan Kemakmuran.
Notulen Sidang Jawatan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 1950 di Kepatihan dengan acara konperensi dinas bulanan, jam kerja kantor pemerintah daerah, laporan bulanan dan laporan distribusi dari Jawatan Kemakmuran.
Notulen Sidang ke III Rapat Pleno ke-41 D.P.R. DIY pada tanggal 22 September 1953, membahas usulan Sdr. Witaningrat tentang perubahan desa Wetgeving dan Rencana Peraturan Daerah tentang barang-barang kuno dan barang-barang lain yang penting bagi ilmu pengetahuan.
Notulen Sidang ke III Rapat Pleno ke-41 D.P.R. DIY pada tanggal 22 September 1953, membahas usulan Sdr. Witaningrat tentang perubahan desa Wetgeving dan Rencana Peraturan Daerah tentang barang-barang kuno dan barang-barang lain yang penting bagi ilmu pengetahuan.
Notulen Sidang Pleno DPRD – GR DIY membahas pendangan umum babak ke-I R.A.K. tahun dinas 1968, tanggal 19 April 1968.
Notulen Sidang Pleno DPRD – GR DIY membahas pendangan umum babak ke-I R.A.K. tahun dinas 1968, tanggal 19 April 1968.
Pedoman Briefing dari Mendagri kepada Gubernur/Bupat/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang makna Keputusan Presidium Cabinet Ampera Nomor : 127/U/Kep/12/1966; bantuan yang diharapkan dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan keputusan presidium tersebut; prosedur penggantian nama tersebut.
Pedoman Briefing dari Mendagri kepada Gubernur/Bupat/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang makna Keputusan Presidium Cabinet Ampera Nomor : 127/U/Kep/12/1966; bantuan yang diharapkan dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan keputusan presidium tersebut; prosedur penggantian nama tersebut.
Hasil 171 s.d 180 dari 700