Pratinjau hasil cetak Tutup
![](/images/icons-large/icon-archival.png)
Menampilkan 700 hasil
Deskripsi ArsipSurat No. B-PM/0072/6/1957 dari Angkatan Darat T dan T IV/Diponegoro kepada KMD.RI/L3/Kopekumil Yogyakarta/Kedu mengenai hubungan Kuasa Militer dengan Kuasa Sipil dalam keadaan perang.
Surat No. B-PM/0072/6/1957 dari Angkatan Darat T dan T IV/Diponegoro kepada KMD.RI/L3/Kopekumil Yogyakarta/Kedu mengenai hubungan Kuasa Militer dengan Kuasa Sipil dalam keadaan perang.
Surat No. 1/3/2 dari panitia pemilihan Jawa Tengah kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara dalam daerah pemilihan Jawa Tengah, tentang Undang-undang No. 2 tahun 1956 perihal Undang-Undang Pemilihan Umum.
Surat No. 1/3/2 dari panitia pemilihan Jawa Tengah kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara dalam daerah pemilihan Jawa Tengah, tentang Undang-undang No. 2 tahun 1956 perihal Undang-Undang Pemilihan Umum.
Surat No. 023/SOK/B/64, tanggal 15 Juni 1964 dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta kepada Bapak Rektor/Panitita Pengawas Pemilihan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tentang keputusan panitia pengawas tentang Himpunan Mahasiswa Islam.
Surat No. 023/SOK/B/64, tanggal 15 Juni 1964 dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta kepada Bapak Rektor/Panitita Pengawas Pemilihan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tentang keputusan panitia pengawas tentang Himpunan Mahasiswa Islam.
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Kepala Distribusi A s/d G Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang telek/radiogram mengenai larangan memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi yang terkena klasifikasi.
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Kepala Distribusi A s/d G Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang telek/radiogram mengenai larangan memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi yang terkena klasifikasi.
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada para Kepala Direktorat, Direksi BP4, PLN, PBN, Direksi PAN dan Kepala PU TK 1 seluruh Indonesia tentang Ambeg Parama Arta Kesederhanaan dalam pelaksanaan tugas yang berisi kebijaksanaan ekonomi dan keuangan dalam mengatasi keadaan.
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada para Kepala Direktorat, Direksi BP4, PLN, PBN, Direksi PAN dan Kepala PU TK 1 seluruh Indonesia tentang Ambeg Parama Arta Kesederhanaan dalam pelaksanaan tugas yang berisi kebijaksanaan ekonomi dan keuangan dalam mengatasi keadaan.
Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Kepala Daerah DIY, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, dan semua Walikota tentang pelaksanaan pemilihan umum.
Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Kepala Daerah DIY, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, dan semua Walikota tentang pelaksanaan pemilihan umum.
Surat Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota Indonesia perihal ikut sertanya Partai Murba dalam perangkat pemerintah daerah.
Surat Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota Indonesia perihal ikut sertanya Partai Murba dalam perangkat pemerintah daerah.
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Propinsi Se-Indonesia, Dewan Pemerintah DIY dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, tentang penjelasan seputar kedudukan DPD di DPRD, DPD adalah Pemda yang dalam kesehariannya berhubungan dengan DPRD
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Propinsi Se-Indonesia, Dewan Pemerintah DIY dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, tentang penjelasan seputar kedudukan DPD di DPRD, DPD adalah Pemda yang dalam kesehariannya berhubungan dengan DPRD
Surat Maklumat Rakyat Yogyakarta tentang mempertahankan undang-undang no. 3 tahun 1950, mengangkat dan mengukuhkan HB X sebagai Kepala DIY dan menolak undang-undang no. 5 tahun 1974.
Surat Maklumat Rakyat Yogyakarta tentang mempertahankan undang-undang no. 3 tahun 1950, mengangkat dan mengukuhkan HB X sebagai Kepala DIY dan menolak undang-undang no. 5 tahun 1974.
Surat Laporan Tim Peninjau Komplek UGM oleh DPRD Kabupaten Sleman.
Surat Laporan Tim Peninjau Komplek UGM oleh DPRD Kabupaten Sleman.
Hasil 171 s.d 180 dari 700