Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 700 hasil

Deskripsi Arsip
SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2 Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Pengumuman No. 8 Panitia Pemilihan Indonesia tentang cara memperoleh formulir-formulir untuk pencalonan dalam pemilihan anggota konstituante/DPR dan pendaftaran sebagai pemilih bagi orang-orang yang dicalonkan yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tambahan.
Pengumuman No. 8 Panitia Pemilihan Indonesia tentang cara memperoleh formulir-formulir untuk pencalonan dalam pemilihan anggota konstituante/DPR dan pendaftaran sebagai pemilih bagi orang-orang yang dicalonkan yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tambahan.
Pengumuman Pimpinan MPRS, Nomor : 16/SUP/MPRS/160 tentang anggota MPRS yang mempunyai pinjaman buku harap segera mengembalikan ke bagian perpustakaan dan dokumentasi.
Pengumuman Pimpinan MPRS, Nomor : 16/SUP/MPRS/160 tentang anggota MPRS yang mempunyai pinjaman buku harap segera mengembalikan ke bagian perpustakaan dan dokumentasi.
Pengumuman Secretariat MPR Nomor : 2/I/1960 dan Nomor : 3/I/1960 tentang tempat ruangan rapat sub. Komisi – 2.
Pengumuman Secretariat MPR Nomor : 2/I/1960 dan Nomor : 3/I/1960 tentang tempat ruangan rapat sub. Komisi – 2.
Penjelasan dan pedoman pokok dalam melaksanakan Instruksi Presiden/Panglima tertinggi ABRI/Panglima Besar Komando ganyang Malaysia No. INST-09/KOGAM/5/66 oleh Komando Ganyang Malaysia Ketua Gabungan 5, Brigjen TNI Soenarso
Penjelasan dan pedoman pokok dalam melaksanakan Instruksi Presiden/Panglima tertinggi ABRI/Panglima Besar Komando ganyang Malaysia No. INST-09/KOGAM/5/66 oleh Komando Ganyang Malaysia Ketua Gabungan 5, Brigjen TNI Soenarso
Peranan Pamong Pradja dalam Bidang Perbankan.
Peranan Pamong Pradja dalam Bidang Perbankan.
Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/KPPP/51 tentang Tata tertib cabang-cabang Kantor Pemilihan DPR Daerah.
Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/KPPP/51 tentang Tata tertib cabang-cabang Kantor Pemilihan DPR Daerah.
Peraturan pemerintah No. 9/1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilihan umum.
Peraturan pemerintah No. 9/1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilihan umum.
Peraturan pemerintah No. 9/1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilihan umum.
Peraturan pemerintah No. 9/1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilihan umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 berkaitan dengan hari Pemungutan Suara tanggal 29 September 1955.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 berkaitan dengan hari Pemungutan Suara tanggal 29 September 1955.
Peraturan Pengusaha Militer No. Prt/PM/015/1957 tentang pencabutan pengusaha militer mengenai memperkerjakan tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan keselamatan.
Peraturan Pengusaha Militer No. Prt/PM/015/1957 tentang pencabutan pengusaha militer mengenai memperkerjakan tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan keselamatan.
Hasil 191 s.d 200 dari 700