Print preview Close

Showing 700 results

Archival description
SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2 Item
Advanced search options

Find results with:

in
Add new criteria

Limit results to:

Filter results by:

Filter by date range:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Print preview View:
Descending
Pedoman Briefing dari Mendagri kepada Gubernur/Bupat/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang makna Keputusan Presidium Cabinet Ampera Nomor : 127/U/Kep/12/1966; bantuan yang diharapkan dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan keputusan presidium tersebut; prosedur penggantian nama tersebut.
Pedoman Briefing dari Mendagri kepada Gubernur/Bupat/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang makna Keputusan Presidium Cabinet Ampera Nomor : 127/U/Kep/12/1966; bantuan yang diharapkan dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan keputusan presidium tersebut; prosedur penggantian nama tersebut.
Instruksi Mendagri Nomor : 6 tahun 1967 kepada Gubernur/Bupati/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang parpol, ormas, dang anti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Instruksi Mendagri Nomor : 6 tahun 1967 kepada Gubernur/Bupati/Walikota KDH seluruh Indonesia tentang parpol, ormas, dang anti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Surat Pengantar dari Biro Otonomi Daerah dan Desentralisasi DIY kepada Kabupaten/Kota se DIY tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Surat Pengantar dari Biro Otonomi Daerah dan Desentralisasi DIY kepada Kabupaten/Kota se DIY tentang pelaksanaan lebih lanjut ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina.
Surat Nomor : 625/Rh tertanggal 30 Mei 1952 dari Bupati Kulon Progo kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang penyampaian surat turunan berkaitan dengan masalah perkawinan secara I.I.H.
Surat Nomor : 625/Rh tertanggal 30 Mei 1952 dari Bupati Kulon Progo kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang penyampaian surat turunan berkaitan dengan masalah perkawinan secara I.I.H.
Surat Nomor : 55/Rh tanggal 23 Mei 11952 dari Panewu Pengasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang laporan hasil penerangan/penyuluhan perkawinan yang diakui/tidak diakui oleh pemerintah di pedukuhan Girijono dan Blubuk, Kalurahan Sendangsari, isinya juga menyinggung masalah perkawinan I.I.H.
Surat Nomor : 55/Rh tanggal 23 Mei 11952 dari Panewu Pengasih kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang laporan hasil penerangan/penyuluhan perkawinan yang diakui/tidak diakui oleh pemerintah di pedukuhan Girijono dan Blubuk, Kalurahan Sendangsari, isinya juga menyinggung masalah perkawinan I.I.H.
Instruksi dari Predium Kabiet Ampera kepada Menkeh. RI dan Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia, Nomor : 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966 tentang pecatatan penduduk I Kantor Catatan Sipil tidak berdasarkan penggolongan – penggolongan keturunan/ klas demi kesatuan bangsa.
Instruksi dari Predium Kabiet Ampera kepada Menkeh. RI dan Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia, Nomor : 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966 tentang pecatatan penduduk I Kantor Catatan Sipil tidak berdasarkan penggolongan – penggolongan keturunan/ klas demi kesatuan bangsa.
Surat Kepala Jawatan Praja DIY kepada semua Bupati se-DIY tentang cara memberikan penerangan (himbauan) berkaitan dengan pemberontakan Batalyon 426
Surat Kepala Jawatan Praja DIY kepada semua Bupati se-DIY tentang cara memberikan penerangan (himbauan) berkaitan dengan pemberontakan Batalyon 426
Surat Keputusan nomor x-2/Dir-/PPY/V/77 tentang penyerahan pengalihan hak jatah barang-barang Unilever dan Gula Pasir Proyek pangan DIY Kepada pihak III.
Surat Keputusan nomor x-2/Dir-/PPY/V/77 tentang penyerahan pengalihan hak jatah barang-barang Unilever dan Gula Pasir Proyek pangan DIY Kepada pihak III.
Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa Togyakarta no: 12/PAN/KPTS/1977 tentang pembentukan panitia likuidasi Proyek Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa Togyakarta no: 12/PAN/KPTS/1977 tentang pembentukan panitia likuidasi Proyek Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi DIY kepada wakil Gubernur Prp. DIY tentang rencana penyerahan komodo dari gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi DIY kepada wakil Gubernur Prp. DIY tentang rencana penyerahan komodo dari gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Results 281 to 290 of 700