Pratinjau hasil cetak Tutup
![](/images/icons-large/icon-archival.png)
Menampilkan 414 hasil
Deskripsi ArsipSurat keterangan Sdr. Tupardjo dan Partodjemono pegawai Perikanan Balai Benih Ikan Moyudan Sleman tidak pernah terlibat/ menjadi anggota PKI.
Surat keterangan Sdr. Tupardjo dan Partodjemono pegawai Perikanan Balai Benih Ikan Moyudan Sleman tidak pernah terlibat/ menjadi anggota PKI.
Surat Ketua NU Ranting Wonokromo kepada Dewan Perwakilan Rakyat Wonokromo tentang Resolusi.
Surat Ketua NU Ranting Wonokromo kepada Dewan Perwakilan Rakyat Wonokromo tentang Resolusi.
Surat Ketua Panitia Otonomi DIY kepada semua Seksi-Seksi DPRD DIY tentang penyiapan konsepsi berdasarkan hasil peninjauan planning dari seksi.
Surat Ketua Panitia Otonomi DIY kepada semua Seksi-Seksi DPRD DIY tentang penyiapan konsepsi berdasarkan hasil peninjauan planning dari seksi.
Surat Ketua Seksi III DPRD-GR DIY tentang Ichtisar ringkasan kegiatan DPRDGR DIJ bulan Agustus 1962
Surat Ketua Seksi III DPRD-GR DIY tentang Ichtisar ringkasan kegiatan DPRDGR DIJ bulan Agustus 1962
Surat Konsepsi pembentukan experiment daerah Otonomi Tingkat III (usul P.P.D.I Ranting Pakem) tentang Mukadimah Susunan Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 22/1948.
Surat Konsepsi pembentukan experiment daerah Otonomi Tingkat III (usul P.P.D.I Ranting Pakem) tentang Mukadimah Susunan Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 22/1948.
Surat Laporan dari Lurah Desa Kelurahan Watusigar yang baru kepada DPD DIY dan DPD Dati II GK tentang Laporan Pencabutan Pamong Kelurahan Watusigar yang baru.
Surat Laporan dari Lurah Desa Kelurahan Watusigar yang baru kepada DPD DIY dan DPD Dati II GK tentang Laporan Pencabutan Pamong Kelurahan Watusigar yang baru.
Surat Maklumat Rakyat Yogyakarta tentang mempertahankan undang-undang no. 3 tahun 1950, mengangkat dan mengukuhkan HB X sebagai Kepala DIY dan menolak undang-undang no. 5 tahun 1974.
Surat Maklumat Rakyat Yogyakarta tentang mempertahankan undang-undang no. 3 tahun 1950, mengangkat dan mengukuhkan HB X sebagai Kepala DIY dan menolak undang-undang no. 5 tahun 1974.
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Propinsi Se-Indonesia, Dewan Pemerintah DIY dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, tentang penjelasan seputar kedudukan DPD di DPRD, DPD adalah Pemda yang dalam kesehariannya berhubungan dengan DPRD
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Propinsi Se-Indonesia, Dewan Pemerintah DIY dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, tentang penjelasan seputar kedudukan DPD di DPRD, DPD adalah Pemda yang dalam kesehariannya berhubungan dengan DPRD
Surat Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota Indonesia perihal ikut sertanya Partai Murba dalam perangkat pemerintah daerah.
Surat Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota Indonesia perihal ikut sertanya Partai Murba dalam perangkat pemerintah daerah.
Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Kepala Daerah DIY, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, dan semua Walikota tentang pelaksanaan pemilihan umum.
Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Kepala Daerah DIY, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, dan semua Walikota tentang pelaksanaan pemilihan umum.
Hasil 301 s.d 310 dari 414