Pratinjau hasil cetak Tutup
Menampilkan 414 hasil
Deskripsi ArsipTeks Proklamasi Jogjakarta.
Teks Proklamasi Jogjakarta.
Telegram dari DPD Jateng kepada DPD Yogya tentang pembatalan acara timbang terima Daerah Enclave.
Telegram dari DPD Jateng kepada DPD Yogya tentang pembatalan acara timbang terima Daerah Enclave.
Turunan II berisi Anggaran Dasar Gerakan Rakyat Indonesia (Grinda).
Turunan II berisi Anggaran Dasar Gerakan Rakyat Indonesia (Grinda).
Turunan surat kawat No. 25347/55 yang memerintahkan supaya semua pengeluaran uang bagi keperluan penjagaan keamanan pemilu dibayar kontan dengan uang yang dikirim kepada KKD oleh Biro Keamanan.
Turunan surat kawat No. 25347/55 yang memerintahkan supaya semua pengeluaran uang bagi keperluan penjagaan keamanan pemilu dibayar kontan dengan uang yang dikirim kepada KKD oleh Biro Keamanan.
Turunan Surat Nomor : DDX 10/I/7 tertanggal 15 September 1951 dari atas nama Mendagri, Kabag. Desa dan daerah setingkat dengan itu kepada semua Residen Kep.da Karesidenan di seluruh Jawa dan Madura tentang permintaan agar RT/RK dikembalikan pada dasar-dasar pedoman umum pemerintah karena pada prakteknya telah terjadi penyimpangan.
Turunan Surat Nomor : DDX 10/I/7 tertanggal 15 September 1951 dari atas nama Mendagri, Kabag. Desa dan daerah setingkat dengan itu kepada semua Residen Kep.da Karesidenan di seluruh Jawa dan Madura tentang permintaan agar RT/RK dikembalikan pada dasar-dasar pedoman umum pemerintah karena pada prakteknya telah terjadi penyimpangan.
Undang – undang no. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
Undang – undang no. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
Undangan Rapat kepada Pengurus Fonds Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Fonds Nasional Indonesia.
Undangan Rapat kepada Pengurus Fonds Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Fonds Nasional Indonesia.
Undangan Rapat Panitia Perundang-Undangan Desa DPRD membahas urusan/kewajiban-kewajiban yang dapat diserahkan kepada desa sebagai Daerah Otonom Tk. III.
Undangan Rapat Panitia Perundang-Undangan Desa DPRD membahas urusan/kewajiban-kewajiban yang dapat diserahkan kepada desa sebagai Daerah Otonom Tk. III.
Undangan Sidang Dewan Pemerintah DIY dari Sekretaris Pemerintah DIY kepada Jawatan Praja DIY membahas Rencana Peraturan Perubahan Pajak Penghasilan Tahun 1935, Rencana Peraturan Tjowokan Tjadangan Pembayaran Pajak, Sola pemindahan Kantor Pemeriksa Keuangan.
Undangan Sidang Dewan Pemerintah DIY dari Sekretaris Pemerintah DIY kepada Jawatan Praja DIY membahas Rencana Peraturan Perubahan Pajak Penghasilan Tahun 1935, Rencana Peraturan Tjowokan Tjadangan Pembayaran Pajak, Sola pemindahan Kantor Pemeriksa Keuangan.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Hasil 401 s.d 410 dari 414