Menampilkan 700 hasil
Deskripsi ArsipSurat Nomor : DPU/5028/II dari jawatan Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tentang Verantwoording uang dan bahanmakan bahaya gunung merapi.
Surat Nomor : DPU/5028/II dari jawatan Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tentang Verantwoording uang dan bahanmakan bahaya gunung merapi.
Surat nomor : DPU/3506 dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Pamong Pradja Gunung Kidul tentang temuan benda – benda kuno.
Surat nomor : DPU/3506 dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Pamong Pradja Gunung Kidul tentang temuan benda – benda kuno.
Surat Nomor : DPU/2181/3 tanggal 8 maret 1958 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tentang usul pemberia uang bantuan sebesar Rp. 500,00 kepada Secretariat Pemerintah Otonom oleh Pemda DIY untuk menghindari Daerah Swatantra Tingkat II Gunung Kidul melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Surat Nomor : DPU/2181/3 tanggal 8 maret 1958 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tentang usul pemberia uang bantuan sebesar Rp. 500,00 kepada Secretariat Pemerintah Otonom oleh Pemda DIY untuk menghindari Daerah Swatantra Tingkat II Gunung Kidul melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Surat Nomor : DPU/1773a dari Djawatan Pemerintahan DIY kepada Residen Surakarta tentang permintaan teks peraturan tentang Dewan Desa.
Surat Nomor : DPU/1773a dari Djawatan Pemerintahan DIY kepada Residen Surakarta tentang permintaan teks peraturan tentang Dewan Desa.
Surat Nomor : DPU/13739/I dari Kepala Djawatan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul tentang turunan dari turunan surat K.D.N. Direktorat Otonomi/Desentralisasi tanggal 10 Nopember 1956 Nomor : 9/54/33, perihal Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 9/1956/ berkaitan dengan Enclave Imogiri.
Surat Nomor : DPU/13739/I dari Kepala Djawatan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul tentang turunan dari turunan surat K.D.N. Direktorat Otonomi/Desentralisasi tanggal 10 Nopember 1956 Nomor : 9/54/33, perihal Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 9/1956/ berkaitan dengan Enclave Imogiri.
Surat Nomor : DPU/12633/II tertanggal 6 Nopember 1954 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul tentang penyampaian surat turunan dari Kementrian Agama perihal peraturan perkawinan diluar hukum
Surat Nomor : DPU/12633/II tertanggal 6 Nopember 1954 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul tentang penyampaian surat turunan dari Kementrian Agama perihal peraturan perkawinan diluar hukum
Surat Nomor : DD.25/I/42, tanggal 11 Januari 1956 dari Kementerian Dalam Negeri, Jakarta kepada Para Gubernur Kepala DIY, para Residen, para Walikota, para Bupati di seluruh Indonesia tentang jawaban Pemerintah (Kabinet Boehanoedin) atas pemandangan umum babak II Tahun 1955 mengenai soal kedesaan.
Surat Nomor : DD.25/I/42, tanggal 11 Januari 1956 dari Kementerian Dalam Negeri, Jakarta kepada Para Gubernur Kepala DIY, para Residen, para Walikota, para Bupati di seluruh Indonesia tentang jawaban Pemerintah (Kabinet Boehanoedin) atas pemandangan umum babak II Tahun 1955 mengenai soal kedesaan.
Surat nomor: - dari Penewu Ngaglik kepada Bupati PP sleman mengenai Keganasan Belanda.
Surat nomor: - dari Penewu Ngaglik kepada Bupati PP sleman mengenai Keganasan Belanda.
Surat nomor: - dari Pemerintah Militer Kapanewon Pakem kepada Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai laporan serangan.
Surat nomor: - dari Pemerintah Militer Kapanewon Pakem kepada Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai laporan serangan.
Surat Nomor : A. 25-48-41/Aw. 134-40 tanggal 18 Oktober 1954 dari Kepala Kantor Urusan Pegawai tentang penyampaian lampiran beberapa surat berkaitan dengan keabsahan perkawinan dalam rangka mendapatkan tunjangan pensiun, dsb.
Surat Nomor : A. 25-48-41/Aw. 134-40 tanggal 18 Oktober 1954 dari Kepala Kantor Urusan Pegawai tentang penyampaian lampiran beberapa surat berkaitan dengan keabsahan perkawinan dalam rangka mendapatkan tunjangan pensiun, dsb.
Hasil 131 s.d 140 dari 700