![](/images/icons-large/icon-archival.png)
Showing 414 results
Archival descriptionNotulen Rapat Peninjauan Seksi I di Kapanewon Ngawen pada tanggal 13 Pebruari 1953.
Notulen Rapat Peninjauan Seksi I di Kapanewon Ngawen pada tanggal 13 Pebruari 1953.
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.17 tahun 1930 tentang peraturan memengang barang sebagi jaminan hutang.
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.17 tahun 1930 tentang peraturan memengang barang sebagi jaminan hutang.
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.8 tahun 1931 tentang peraturan memengang barang sebagai jaminan hutang.
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.8 tahun 1931 tentang peraturan memengang barang sebagai jaminan hutang.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1968, tentang Penunjukan Pejabat yang menjalankan pekerjaan sehari-hari Jabatan Pejabat Presiden selama Pejabat Presiden RI melakukan perjalanan Dinas ke Jepang dan Kamboja.
Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1968, tentang Penunjukan Pejabat yang menjalankan pekerjaan sehari-hari Jabatan Pejabat Presiden selama Pejabat Presiden RI melakukan perjalanan Dinas ke Jepang dan Kamboja.
Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 11/1965 tentang penetapan jumlah uang kerugian kepada para penggarap tanah bekas los 2 tembakau yang akan di pergunakan untuk los 2 pengeringan tembakau.
Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 11/1965 tentang penetapan jumlah uang kerugian kepada para penggarap tanah bekas los 2 tembakau yang akan di pergunakan untuk los 2 pengeringan tembakau.
Surat Keputusan Pemda. DIY Nomor 26/Tahun 1951 tentang pergantian nama Kantor Pemeriksa Keuangan menjadi Kantor Pengawas Keuangan DIY.
Surat Keputusan Pemda. DIY Nomor 26/Tahun 1951 tentang pergantian nama Kantor Pemeriksa Keuangan menjadi Kantor Pengawas Keuangan DIY.
Surat dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum kepada Kepala Biro Perundang-undangan dan Tata Hukum DIY tentang Pengiriman Daftar Peraturan-peraturan DIY/Keputusan-keputusan DPRD yang bertalian dengan Dinas Pemerintahan Umum.
Surat dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum kepada Kepala Biro Perundang-undangan dan Tata Hukum DIY tentang Pengiriman Daftar Peraturan-peraturan DIY/Keputusan-keputusan DPRD yang bertalian dengan Dinas Pemerintahan Umum.
Proklamasi kembalinya kekuasaan pemerintah di seluruh DIY ke tangan Pemerintah RI, yang berkedudukan di Ibu Kota Yogyakarta.
Proklamasi kembalinya kekuasaan pemerintah di seluruh DIY ke tangan Pemerintah RI, yang berkedudukan di Ibu Kota Yogyakarta.
Pidato J.M Menteri Negara Koordinator Keamanan Dalam Negeri Hamnegku Buwono ke-IX tentang Pengembalian Yogyakarta ke tangan Pemerintah RI.
Pidato J.M Menteri Negara Koordinator Keamanan Dalam Negeri Hamnegku Buwono ke-IX tentang Pengembalian Yogyakarta ke tangan Pemerintah RI.
Results 181 to 190 of 414