Showing 700 results

Archival description
SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2 Item
Advanced search options

Find results with:

in
Add new criteria

Limit results to:

Filter results by:

Filter by date range:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Print preview View:
Ascending
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.17 tahun 1930 tentang peraturan memengang barang sebagi jaminan hutang.
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.17 tahun 1930 tentang peraturan memengang barang sebagi jaminan hutang.
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.8 tahun 1931 tentang peraturan memengang barang sebagai jaminan hutang.
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.8 tahun 1931 tentang peraturan memengang barang sebagai jaminan hutang.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kab. Gunung kidul DIY Nomor : 27/Seer tanggal 30 April 1957 tentang pemberian izin perlap Sdr. Imandimedjo Kepala Bagian Keamanan Kl. Ngleri
Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kab. Gunung kidul DIY Nomor : 27/Seer tanggal 30 April 1957 tentang pemberian izin perlap Sdr. Imandimedjo Kepala Bagian Keamanan Kl. Ngleri
Surat Bupati Kepala Daerah tingkat II Kulonprogo Kepada Sdr. Kepala Dinas pemerintahan Umum DIY tentang pemberian izin atas permohonan perlap Sdr. Mangun Radijo.
Surat Bupati Kepala Daerah tingkat II Kulonprogo Kepada Sdr. Kepala Dinas pemerintahan Umum DIY tentang pemberian izin atas permohonan perlap Sdr. Mangun Radijo.
Surat Nomor : DPU/2181/3 tanggal 8 maret 1958 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tentang usul pemberia uang bantuan sebesar Rp. 500,00 kepada Secretariat Pemerintah Otonom oleh Pemda DIY untuk menghindari Daerah Swatantra Tingkat II Gunung Kidul melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Surat Nomor : DPU/2181/3 tanggal 8 maret 1958 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tentang usul pemberia uang bantuan sebesar Rp. 500,00 kepada Secretariat Pemerintah Otonom oleh Pemda DIY untuk menghindari Daerah Swatantra Tingkat II Gunung Kidul melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Skema dan Susunan Formasi Pegawai Sekretariat Pemerintah Otonom Kabupaten se-DIY.
Skema dan Susunan Formasi Pegawai Sekretariat Pemerintah Otonom Kabupaten se-DIY.
Perhitungan APBD Kabupaten Daerang Tingkat II Sleman Tahun 1975/1976 yang ditetapkan dengan Perda Nomor : 1 Tahun 1977.
Perhitungan APBD Kabupaten Daerang Tingkat II Sleman Tahun 1975/1976 yang ditetapkan dengan Perda Nomor : 1 Tahun 1977.
Perda Kab. Bantul nomor: 2 Tahun 1983 tentan penetapan APBD Kab. Bantul th. Anggaran 1982/1983. Didalam buku ini berisi nota keuangan RAPBD Kab. Bantul tahun anggaran 1982/1983 dan pendapat panitia anggaran DPRD Kab. Bantul terhadap RAPBD tersebut.
Perda Kab. Bantul nomor: 2 Tahun 1983 tentan penetapan APBD Kab. Bantul th. Anggaran 1982/1983. Didalam buku ini berisi nota keuangan RAPBD Kab. Bantul tahun anggaran 1982/1983 dan pendapat panitia anggaran DPRD Kab. Bantul terhadap RAPBD tersebut.
Daftar Rencana Anggaran Belanja Daerah Otonom Tingkat II Bambanglipuro Kabupaten Bantul
Daftar Rencana Anggaran Belanja Daerah Otonom Tingkat II Bambanglipuro Kabupaten Bantul
Results 341 to 350 of 700