Menampilkan 414 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2 Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Surat pengantar dari Dewan Pemerintah DIY No. 6159/I/0.55 kepada Dinas Pemerintah DIY tentang turunan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 September 1955 No. BPU I/2/43 mengenai UU Darurat No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1955.
Surat pengantar dari Dewan Pemerintah DIY No. 6159/I/0.55 kepada Dinas Pemerintah DIY tentang turunan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 September 1955 No. BPU I/2/43 mengenai UU Darurat No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1955.
Surat pengantar dari Komando Pelaksana Merapi Daerah Kabupaten Sleman Kepada Sri Paduka Wakil Kep. Daerah DIY nomor: 02/Merapi/1973, tanggal 5 Mei 1973 tantang penyampaian susunan Kopel Merapi Daerah Kabupaten Sleman.
Surat pengantar dari Komando Pelaksana Merapi Daerah Kabupaten Sleman Kepada Sri Paduka Wakil Kep. Daerah DIY nomor: 02/Merapi/1973, tanggal 5 Mei 1973 tantang penyampaian susunan Kopel Merapi Daerah Kabupaten Sleman.
Surat pengantar dari Sekretariat Pemerintah DIY kepada Djawatan Pemerintahan Umum tentang turunan surat keputusan perdana menteri tanggal 13 Nopember 1954 No. 24/PM/1954 hal panitia kerja II urusan pemilihan umum.
Surat pengantar dari Sekretariat Pemerintah DIY kepada Djawatan Pemerintahan Umum tentang turunan surat keputusan perdana menteri tanggal 13 Nopember 1954 No. 24/PM/1954 hal panitia kerja II urusan pemilihan umum.
Surat pengantar nomor : 140/PGM/73 tanggal 19 Oktober 1973 dari Pengawas Gunung Merapi, Kantor Cabang Dinas Vulkanologi Direktorat Geologi Yogyakarta, tentang berita keadaan Gunung Merapi.
Surat pengantar nomor : 140/PGM/73 tanggal 19 Oktober 1973 dari Pengawas Gunung Merapi, Kantor Cabang Dinas Vulkanologi Direktorat Geologi Yogyakarta, tentang berita keadaan Gunung Merapi.
Surat pengantar Nomor : DPU/4431/I tanggal 7 Mei 1958 dari DPU Prop. DIY kepada DPD DIY perihal pengiriman turunan surat Bupati GK tanggal 26-4-1958 Nomor : Pr/1632/I/g/4369/’58 mengenai Pemindahan Nama Dukuh Sambiredjo.
Surat pengantar Nomor : DPU/4431/I tanggal 7 Mei 1958 dari DPU Prop. DIY kepada DPD DIY perihal pengiriman turunan surat Bupati GK tanggal 26-4-1958 Nomor : Pr/1632/I/g/4369/’58 mengenai Pemindahan Nama Dukuh Sambiredjo.
Surat pengantar nomor : PU/4266 tanggal 2 April 1953 dari Kepala JPU DIY kepada kepala Jawatan Pertanian DIY dan Kepala Jawatan Agraria DIY tentang pengiriman turunan surat nomor : 610/VII/4001/S tanggal 28 Maret 1953 yang berisi adanya tanah longsor di Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman.
Surat pengantar nomor : PU/4266 tanggal 2 April 1953 dari Kepala JPU DIY kepada kepala Jawatan Pertanian DIY dan Kepala Jawatan Agraria DIY tentang pengiriman turunan surat nomor : 610/VII/4001/S tanggal 28 Maret 1953 yang berisi adanya tanah longsor di Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman.
Surat pengumuman Kantor Pemilihan Pusat Provinsi DIY No. 12/KPPP/C/1951 perihal penjelasan kolom-kolom dalam surat pemilihan dan pembetulan daftar tetap.
Surat pengumuman Kantor Pemilihan Pusat Provinsi DIY No. 12/KPPP/C/1951 perihal penjelasan kolom-kolom dalam surat pemilihan dan pembetulan daftar tetap.
Surat pengumuman Kantor Pemilihan Pusat Provinsi DIY No. 13/KPPP/1951 tentang tugas pemilihan dan petugas.
Surat pengumuman Kantor Pemilihan Pusat Provinsi DIY No. 13/KPPP/1951 tentang tugas pemilihan dan petugas.
Surat pengumuman Kantor Urusan Agama Provinsi DIY Nomor : 2/Peng/1951 tentang berdirinya Kantor Urusan Agama di Kabupaten dan Kapanewon seluruh DIY.
Surat pengumuman Kantor Urusan Agama Provinsi DIY Nomor : 2/Peng/1951 tentang berdirinya Kantor Urusan Agama di Kabupaten dan Kapanewon seluruh DIY.
Surat Pengumuman Menteri Negara RI Koordinator Keamanan nomor 1/7 tahun 1949 tentang organisasi – organisasi perjuangan dan kesatuan – kesatuan bersenjata yang setelah pengembalian kekuasaan yang tidak bergabung dengan TNI dan Polri harus mendaftarkan ulang.
Surat Pengumuman Menteri Negara RI Koordinator Keamanan nomor 1/7 tahun 1949 tentang organisasi – organisasi perjuangan dan kesatuan – kesatuan bersenjata yang setelah pengembalian kekuasaan yang tidak bergabung dengan TNI dan Polri harus mendaftarkan ulang.
Hasil 351 s.d 360 dari 414