Showing 700 results
Archival descriptionSurat Keputusan No. Kpts-ID/003/I/1958 tentang susunan dan tugas penguasa perang.
Surat Keputusan No. Kpts-ID/003/I/1958 tentang susunan dan tugas penguasa perang.
Surat perjanjian antara Sumanan dan Sukono selaku Ketua dan Penulis Pengurus yang mewakili Fonds Nasional Indonesia dengan Notohamiprodjo dan Dr. Samsi sebagai pengusaha yang mewakili Kantor Administrasi Indonesia mengenai pekerjaan pemeriksaan accountant atau pembukuan atau administrasi.
Surat perjanjian antara Sumanan dan Sukono selaku Ketua dan Penulis Pengurus yang mewakili Fonds Nasional Indonesia dengan Notohamiprodjo dan Dr. Samsi sebagai pengusaha yang mewakili Kantor Administrasi Indonesia mengenai pekerjaan pemeriksaan accountant atau pembukuan atau administrasi.
Sayembara membuat rencana gedung nasional dan pekerjaan – pekerjaan di sekitarnya.
Sayembara membuat rencana gedung nasional dan pekerjaan – pekerjaan di sekitarnya.
Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/KPPP/51 tentang Tata tertib cabang-cabang Kantor Pemilihan DPR Daerah.
Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/KPPP/51 tentang Tata tertib cabang-cabang Kantor Pemilihan DPR Daerah.
Surat petunjuk Kantor Pemilihan Pusat Provinsi DIY No. 14/KPPP/51 tentang mengatur letaknya bumbung suara/besek.
Surat petunjuk Kantor Pemilihan Pusat Provinsi DIY No. 14/KPPP/51 tentang mengatur letaknya bumbung suara/besek.
Surat petunjuk Kantor Pemilihan Pusat Provinsi DIY tentang Ichtisar pemilihan anggota DPR DIY tanggal 25 Agustus 1951.
Surat petunjuk Kantor Pemilihan Pusat Provinsi DIY tentang Ichtisar pemilihan anggota DPR DIY tanggal 25 Agustus 1951.
Pengumuman No. 8 Panitia Pemilihan Indonesia tentang cara memperoleh formulir-formulir untuk pencalonan dalam pemilihan anggota konstituante/DPR dan pendaftaran sebagai pemilih bagi orang-orang yang dicalonkan yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tambahan.
Pengumuman No. 8 Panitia Pemilihan Indonesia tentang cara memperoleh formulir-formulir untuk pencalonan dalam pemilihan anggota konstituante/DPR dan pendaftaran sebagai pemilih bagi orang-orang yang dicalonkan yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tambahan.
Turunan surat kawat No. 25347/55 yang memerintahkan supaya semua pengeluaran uang bagi keperluan penjagaan keamanan pemilu dibayar kontan dengan uang yang dikirim kepada KKD oleh Biro Keamanan.
Turunan surat kawat No. 25347/55 yang memerintahkan supaya semua pengeluaran uang bagi keperluan penjagaan keamanan pemilu dibayar kontan dengan uang yang dikirim kepada KKD oleh Biro Keamanan.
Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Republik Indonesia No. 1 Tahun 1955 tentang pemberian uang duka atau penghibur kepada janda/duda dan ahli waris Anggota-anggota Badan-badan penyelenggara Pemilu yang tewas dalam melakukan tugasnya
Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Republik Indonesia No. 1 Tahun 1955 tentang pemberian uang duka atau penghibur kepada janda/duda dan ahli waris Anggota-anggota Badan-badan penyelenggara Pemilu yang tewas dalam melakukan tugasnya
Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS No. 3/3/1966 tentang mengintensifkan penertiban/pembersihan personil di lingkungan pemerintah masing – masing dari oknum – oknum anggota eks PKI dan Organisasi masa yang seasas/bernaung dibawahnya.
Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS No. 3/3/1966 tentang mengintensifkan penertiban/pembersihan personil di lingkungan pemerintah masing – masing dari oknum – oknum anggota eks PKI dan Organisasi masa yang seasas/bernaung dibawahnya.
Results 621 to 630 of 700