Tambahkan ke clipboard Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY tentang kerjasama pemerintah Prop DIY dengan UGM di bidang penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, dan evaluasi dalam rangka proyek bangun Desa.

Tambahkan ke clipboard Usulan Sdr. Notohamiprojo tentang program tanggal 17 Agustus antara lain masalah penggalan dana.

Tambahkan ke clipboard Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Tambahkan ke clipboard Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.

Tambahkan ke clipboard Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.

Tambahkan ke clipboard Undangan Sidang Dewan Pemerintah DIY dari Sekretaris Pemerintah DIY kepada Jawatan Praja DIY membahas Rencana Peraturan Perubahan Pajak Penghasilan Tahun 1935, Rencana Peraturan Tjowokan Tjadangan Pembayaran Pajak, Sola pemindahan Kantor Pemeriksa Keuangan.

Tambahkan ke clipboard Undangan Rapat Panitia Perundang-Undangan Desa DPRD membahas urusan/kewajiban-kewajiban yang dapat diserahkan kepada desa sebagai Daerah Otonom Tk. III.

Tambahkan ke clipboard Undangan Rapat kepada Pengurus Fonds Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Fonds Nasional Indonesia.

Tambahkan ke clipboard Undang – undang no. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Tambahkan ke clipboard Turunan Surat Nomor : DDX 10/I/7 tertanggal 15 September 1951 dari atas nama Mendagri, Kabag. Desa dan daerah setingkat dengan itu kepada semua Residen Kep.da Karesidenan di seluruh Jawa dan Madura tentang permintaan agar RT/RK dikembalikan pada dasar-dasar pedoman umum pemerintah karena pada prakteknya telah terjadi penyimpangan.