Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 446 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Pengumuman Pimpinan MPRS, Nomor : 16/SUP/MPRS/160 tentang anggota MPRS yang mempunyai pinjaman buku harap segera mengembalikan ke bagian perpustakaan dan dokumentasi.
Pengumuman Pimpinan MPRS, Nomor : 16/SUP/MPRS/160 tentang anggota MPRS yang mempunyai pinjaman buku harap segera mengembalikan ke bagian perpustakaan dan dokumentasi.
Pengumuman Secretariat MPR Nomor : 2/I/1960 dan Nomor : 3/I/1960 tentang tempat ruangan rapat sub. Komisi – 2.
Pengumuman Secretariat MPR Nomor : 2/I/1960 dan Nomor : 3/I/1960 tentang tempat ruangan rapat sub. Komisi – 2.
Peranan Pamong Pradja dalam Bidang Perbankan.
Peranan Pamong Pradja dalam Bidang Perbankan.
Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/KPPP/51 tentang Tata tertib cabang-cabang Kantor Pemilihan DPR Daerah.
Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/KPPP/51 tentang Tata tertib cabang-cabang Kantor Pemilihan DPR Daerah.
Peraturan pemerintah No. 9/1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilihan umum.
Peraturan pemerintah No. 9/1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilihan umum.
Peraturan pemerintah No. 9/1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilihan umum.
Peraturan pemerintah No. 9/1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilihan umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 berkaitan dengan hari Pemungutan Suara tanggal 29 September 1955.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 berkaitan dengan hari Pemungutan Suara tanggal 29 September 1955.
Peraturan Pengusaha Militer No. Prt/PM/015/1957 tentang pencabutan pengusaha militer mengenai memperkerjakan tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan keselamatan.
Peraturan Pengusaha Militer No. Prt/PM/015/1957 tentang pencabutan pengusaha militer mengenai memperkerjakan tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan keselamatan.
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.17 tahun 1930 tentang peraturan memengang barang sebagi jaminan hutang.
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.17 tahun 1930 tentang peraturan memengang barang sebagi jaminan hutang.
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.8 tahun 1931 tentang peraturan memengang barang sebagai jaminan hutang.
Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.8 tahun 1931 tentang peraturan memengang barang sebagai jaminan hutang.
Hasil 151 s.d 160 dari 446