Print preview Close
Showing 446 results
Archival description1 results with digital objects Show results with digital objects
Surat Turunan Komandan Kodim 0732 kepada Bupati Kepala Daerah Kab. Sleman tentang Pencalonan Anggota DPRD-GR Daerah Kab. Sleman.
Surat Turunan Komandan Kodim 0732 kepada Bupati Kepala Daerah Kab. Sleman tentang Pencalonan Anggota DPRD-GR Daerah Kab. Sleman.
Surat Pengurus Cabang Partai NU Gunungkidul kepada Bupati Kepala Daerah Kab. Gunungkidul tentang Penggantian Anggota DPRD-GR Kab. Gunungkidul dari N.U.
Surat Pengurus Cabang Partai NU Gunungkidul kepada Bupati Kepala Daerah Kab. Gunungkidul tentang Penggantian Anggota DPRD-GR Kab. Gunungkidul dari N.U.
Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul kepada S.P. Kepala Daerah DIY, tentang penggantian DPRD-GR Anggota dari N.U. Kab. Gunungkidul.
Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul kepada S.P. Kepala Daerah DIY, tentang penggantian DPRD-GR Anggota dari N.U. Kab. Gunungkidul.
Surat dari Bupati Kepala Daerah Gunungkidul kepada Kepala Biro Otonomi dan Desentralisasi DIY tentang pengiriman Daftar Nama Anggota DPR.K.-GR. Sebelum G.30.S.PKI dari Wilayah Semin dan Semanu.
Surat dari Bupati Kepala Daerah Gunungkidul kepada Kepala Biro Otonomi dan Desentralisasi DIY tentang pengiriman Daftar Nama Anggota DPR.K.-GR. Sebelum G.30.S.PKI dari Wilayah Semin dan Semanu.
Surat dari Bupati Kepala Daerah Gunungkidul kepada Kepala Biro Otonomi dan Desentralisasi DIY tentang pengiriman daftar nama-nama Anggota DPR.K.-GR. Sebelum G.30.S.PKI dari Assistenan Wilayah Playen.
Surat dari Bupati Kepala Daerah Gunungkidul kepada Kepala Biro Otonomi dan Desentralisasi DIY tentang pengiriman daftar nama-nama Anggota DPR.K.-GR. Sebelum G.30.S.PKI dari Assistenan Wilayah Playen.
Surat Penetapan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1949, tentang pemberian Amnesti.
Surat Penetapan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1949, tentang pemberian Amnesti.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Hari Ulang Tahun
Hari Ulang Tahun
Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi
Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi
Results 311 to 320 of 446