Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 446 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik

1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Tanda penerimaan dan bantuan bagi para petugas gunung merapi.
Tanda penerimaan dan bantuan bagi para petugas gunung merapi.
Teks Proklamasi Jogjakarta.
Teks Proklamasi Jogjakarta.
Telegram dari DPD Jateng kepada DPD Yogya tentang pembatalan acara timbang terima Daerah Enclave.
Telegram dari DPD Jateng kepada DPD Yogya tentang pembatalan acara timbang terima Daerah Enclave.
Turunan II berisi Anggaran Dasar Gerakan Rakyat Indonesia (Grinda).
Turunan II berisi Anggaran Dasar Gerakan Rakyat Indonesia (Grinda).
Turunan surat kawat No. 25347/55 yang memerintahkan supaya semua pengeluaran uang bagi keperluan penjagaan keamanan pemilu dibayar kontan dengan uang yang dikirim kepada KKD oleh Biro Keamanan.
Turunan surat kawat No. 25347/55 yang memerintahkan supaya semua pengeluaran uang bagi keperluan penjagaan keamanan pemilu dibayar kontan dengan uang yang dikirim kepada KKD oleh Biro Keamanan.
Turunan Surat Nomor : DDX 10/I/7 tertanggal 15 September 1951 dari atas nama Mendagri, Kabag. Desa dan daerah setingkat dengan itu kepada semua Residen Kep.da Karesidenan di seluruh Jawa dan Madura tentang permintaan agar RT/RK dikembalikan pada dasar-dasar pedoman umum pemerintah karena pada prakteknya telah terjadi penyimpangan.
Turunan Surat Nomor : DDX 10/I/7 tertanggal 15 September 1951 dari atas nama Mendagri, Kabag. Desa dan daerah setingkat dengan itu kepada semua Residen Kep.da Karesidenan di seluruh Jawa dan Madura tentang permintaan agar RT/RK dikembalikan pada dasar-dasar pedoman umum pemerintah karena pada prakteknya telah terjadi penyimpangan.
Umum
Umum
Undang – undang no. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
Undang – undang no. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
Undangan Rapat kepada Pengurus Fonds Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Fonds Nasional Indonesia.
Undangan Rapat kepada Pengurus Fonds Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Fonds Nasional Indonesia.
Undangan Rapat Panitia Perundang-Undangan Desa DPRD membahas urusan/kewajiban-kewajiban yang dapat diserahkan kepada desa sebagai Daerah Otonom Tk. III.
Undangan Rapat Panitia Perundang-Undangan Desa DPRD membahas urusan/kewajiban-kewajiban yang dapat diserahkan kepada desa sebagai Daerah Otonom Tk. III.
Hasil 431 s.d 440 dari 446