Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 446 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Undangan Sidang Dewan Pemerintah DIY dari Sekretaris Pemerintah DIY kepada Jawatan Praja DIY membahas Rencana Peraturan Perubahan Pajak Penghasilan Tahun 1935, Rencana Peraturan Tjowokan Tjadangan Pembayaran Pajak, Sola pemindahan Kantor Pemeriksa Keuangan.
Undangan Sidang Dewan Pemerintah DIY dari Sekretaris Pemerintah DIY kepada Jawatan Praja DIY membahas Rencana Peraturan Perubahan Pajak Penghasilan Tahun 1935, Rencana Peraturan Tjowokan Tjadangan Pembayaran Pajak, Sola pemindahan Kantor Pemeriksa Keuangan.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
Usulan Sdr. Notohamiprojo tentang program tanggal 17 Agustus antara lain masalah penggalan dana.
Usulan Sdr. Notohamiprojo tentang program tanggal 17 Agustus antara lain masalah penggalan dana.
Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY tentang kerjasama pemerintah Prop DIY dengan UGM di bidang penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, dan evaluasi dalam rangka proyek bangun Desa.
Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY tentang kerjasama pemerintah Prop DIY dengan UGM di bidang penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, dan evaluasi dalam rangka proyek bangun Desa.
Hasil 441 s.d 446 dari 446