Print preview Close
Showing 763 results
Archival description1 results with digital objects Show results with digital objects
Surat Penetapan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1949, tentang pemberian Amnesti.
Surat Penetapan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1949, tentang pemberian Amnesti.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kab. Gunung kidul DIY Nomor : 27/Seer tanggal 30 April 1957 tentang pemberian izin perlap Sdr. Imandimedjo Kepala Bagian Keamanan Kl. Ngleri
Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kab. Gunung kidul DIY Nomor : 27/Seer tanggal 30 April 1957 tentang pemberian izin perlap Sdr. Imandimedjo Kepala Bagian Keamanan Kl. Ngleri
Surat Bupati Kepala Daerah tingkat II Kulonprogo Kepada Sdr. Kepala Dinas pemerintahan Umum DIY tentang pemberian izin atas permohonan perlap Sdr. Mangun Radijo.
Surat Bupati Kepala Daerah tingkat II Kulonprogo Kepada Sdr. Kepala Dinas pemerintahan Umum DIY tentang pemberian izin atas permohonan perlap Sdr. Mangun Radijo.
Surat Nomor : DPU/2181/3 tanggal 8 maret 1958 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tentang usul pemberia uang bantuan sebesar Rp. 500,00 kepada Secretariat Pemerintah Otonom oleh Pemda DIY untuk menghindari Daerah Swatantra Tingkat II Gunung Kidul melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Surat Nomor : DPU/2181/3 tanggal 8 maret 1958 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tentang usul pemberia uang bantuan sebesar Rp. 500,00 kepada Secretariat Pemerintah Otonom oleh Pemda DIY untuk menghindari Daerah Swatantra Tingkat II Gunung Kidul melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Skema dan Susunan Formasi Pegawai Sekretariat Pemerintah Otonom Kabupaten se-DIY.
Skema dan Susunan Formasi Pegawai Sekretariat Pemerintah Otonom Kabupaten se-DIY.
Pendidikan Pegawai
Pendidikan Pegawai
Perhitungan APBD Kabupaten Daerang Tingkat II Sleman Tahun 1975/1976 yang ditetapkan dengan Perda Nomor : 1 Tahun 1977.
Perhitungan APBD Kabupaten Daerang Tingkat II Sleman Tahun 1975/1976 yang ditetapkan dengan Perda Nomor : 1 Tahun 1977.
Perda Kab. Bantul nomor: 2 Tahun 1983 tentan penetapan APBD Kab. Bantul th. Anggaran 1982/1983. Didalam buku ini berisi nota keuangan RAPBD Kab. Bantul tahun anggaran 1982/1983 dan pendapat panitia anggaran DPRD Kab. Bantul terhadap RAPBD tersebut.
Perda Kab. Bantul nomor: 2 Tahun 1983 tentan penetapan APBD Kab. Bantul th. Anggaran 1982/1983. Didalam buku ini berisi nota keuangan RAPBD Kab. Bantul tahun anggaran 1982/1983 dan pendapat panitia anggaran DPRD Kab. Bantul terhadap RAPBD tersebut.
Results 551 to 560 of 763