Print preview Close

Showing 763 results

Archival description
SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Advanced search options
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman No. 2/SK/DPD/55 tentang tempat pemasangan tanda gambar poster-poster dan sebagainya untuk kampanye pemilihan umum.
Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman No. 2/SK/DPD/55 tentang tempat pemasangan tanda gambar poster-poster dan sebagainya untuk kampanye pemilihan umum.
Surat pengantar dari Dewan Pemerintah DIY No. 6159/I/0.55 kepada Dinas Pemerintah DIY tentang turunan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 September 1955 No. BPU I/2/43 mengenai UU Darurat No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1955.
Surat pengantar dari Dewan Pemerintah DIY No. 6159/I/0.55 kepada Dinas Pemerintah DIY tentang turunan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 September 1955 No. BPU I/2/43 mengenai UU Darurat No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1955.
Surat Bupati Pamong Praja Bantul kepada Kepala Djawatan Pemerintahan Umum DIY perihal laporan pemilihan DPR dan Konstituante
Surat Bupati Pamong Praja Bantul kepada Kepala Djawatan Pemerintahan Umum DIY perihal laporan pemilihan DPR dan Konstituante
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Kepala Distribusi A s/d G Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang telek/radiogram mengenai larangan memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi yang terkena klasifikasi.
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Kepala Distribusi A s/d G Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang telek/radiogram mengenai larangan memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi yang terkena klasifikasi.
Surat dari Pimpinan Cabang PNI Sleman No. 073/Sek/DPT/PNI/71 kepada Ketua PPD Tk II Sleman perihal Daftar calon tetap sementara anggota DPRD Tk II Sleman dari PNI.
Surat dari Pimpinan Cabang PNI Sleman No. 073/Sek/DPT/PNI/71 kepada Ketua PPD Tk II Sleman perihal Daftar calon tetap sementara anggota DPRD Tk II Sleman dari PNI.
Sidang ketiga Mahmilub yang memeriksa dan mengadili perkara ex. Mayor Moelyono Soeryowardoyo dengan dakwaan terlibat G30S/PKI. Agenda melanjutkan pemeriksaan terdakwa dan saksi – saksi: Wiryomartono yang besaksi secara tertulis, Kapten Sukarman Purwoadmojo (Perwira Seksi I Kodim 073 Sleman) dan Mayor Kartawi (Perwira Seksi II Korem 72).
Sidang ketiga Mahmilub yang memeriksa dan mengadili perkara ex. Mayor Moelyono Soeryowardoyo dengan dakwaan terlibat G30S/PKI. Agenda melanjutkan pemeriksaan terdakwa dan saksi – saksi: Wiryomartono yang besaksi secara tertulis, Kapten Sukarman Purwoadmojo (Perwira Seksi I Kodim 073 Sleman) dan Mayor Kartawi (Perwira Seksi II Korem 72).
Sidang Mahmilub kedelapan dalam perkara ex. Mayor Moelyono Soeryowardoyo dengan agenda pleidoi (pembelaan) dari tim pembela terdakwa ex. Mayor Moleyono, replik oleh oditur dan deplik pembela.
Sidang Mahmilub kedelapan dalam perkara ex. Mayor Moelyono Soeryowardoyo dengan agenda pleidoi (pembelaan) dari tim pembela terdakwa ex. Mayor Moleyono, replik oleh oditur dan deplik pembela.
386. Surat telegram dari pelaksana khusus panglima komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Laksus Pangkobkamtib) Daerah Jawa Tengah dan DIY kepada TUA TEPERDA /PA DAM 7 tentang klasifikasi tahanan politik G30S/PKI golongan C yang akan dikembalikan ke masyarakat pada tahap ke tiga.
386. Surat telegram dari pelaksana khusus panglima komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Laksus Pangkobkamtib) Daerah Jawa Tengah dan DIY kepada TUA TEPERDA /PA DAM 7 tentang klasifikasi tahanan politik G30S/PKI golongan C yang akan dikembalikan ke masyarakat pada tahap ke tiga.
Surat permohonan dari Suhardjono B.Sc kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY untuk dapat segera diaktifkan kembali bekerja sebagai pegawai di Dinas pertanian dan perikanan DIY beserta penjelasan dan lampiran yang menguatkan bahwa yang bersangkutan tidak terkait dengan G30S/PKI.
Surat permohonan dari Suhardjono B.Sc kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY untuk dapat segera diaktifkan kembali bekerja sebagai pegawai di Dinas pertanian dan perikanan DIY beserta penjelasan dan lampiran yang menguatkan bahwa yang bersangkutan tidak terkait dengan G30S/PKI.
Surat keputusan Inspektur/Kepala Dinas pertanian dan Perikanan DIY tentang menskors dan membebaskan dari tugasnya kepada pegawai – pegawai Dinas Pertanian yang terkena tindakan administrasi berhubung dengan G30S/PKI.
Surat keputusan Inspektur/Kepala Dinas pertanian dan Perikanan DIY tentang menskors dan membebaskan dari tugasnya kepada pegawai – pegawai Dinas Pertanian yang terkena tindakan administrasi berhubung dengan G30S/PKI.
Results 51 to 60 of 763