Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 763 hasil

Deskripsi Arsip
SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY tentang kerjasama pemerintah Prop DIY dengan UGM di bidang penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, dan evaluasi dalam rangka proyek bangun Desa.
Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY tentang kerjasama pemerintah Prop DIY dengan UGM di bidang penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, dan evaluasi dalam rangka proyek bangun Desa.
Verslah keadaan Caturharjo kutika 24/25 – 1 – 1949
Verslah keadaan Caturharjo kutika 24/25 – 1 – 1949
Usulan Sdr. Notohamiprojo tentang program tanggal 17 Agustus antara lain masalah penggalan dana.
Usulan Sdr. Notohamiprojo tentang program tanggal 17 Agustus antara lain masalah penggalan dana.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.
Undangan Sidang Dewan Pemerintah DIY dari Sekretaris Pemerintah DIY kepada Jawatan Praja DIY membahas Rencana Peraturan Perubahan Pajak Penghasilan Tahun 1935, Rencana Peraturan Tjowokan Tjadangan Pembayaran Pajak, Sola pemindahan Kantor Pemeriksa Keuangan.
Undangan Sidang Dewan Pemerintah DIY dari Sekretaris Pemerintah DIY kepada Jawatan Praja DIY membahas Rencana Peraturan Perubahan Pajak Penghasilan Tahun 1935, Rencana Peraturan Tjowokan Tjadangan Pembayaran Pajak, Sola pemindahan Kantor Pemeriksa Keuangan.
Undangan Rapat Panitia Perundang-Undangan Desa DPRD membahas urusan/kewajiban-kewajiban yang dapat diserahkan kepada desa sebagai Daerah Otonom Tk. III.
Undangan Rapat Panitia Perundang-Undangan Desa DPRD membahas urusan/kewajiban-kewajiban yang dapat diserahkan kepada desa sebagai Daerah Otonom Tk. III.
Undangan Rapat kepada Pengurus Fonds Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Fonds Nasional Indonesia.
Undangan Rapat kepada Pengurus Fonds Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Fonds Nasional Indonesia.
Undang – undang no. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
Undang – undang no. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
Hasil 1 s.d 10 dari 763