Menampilkan 446 hasil
Deskripsi Arsip1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Surat No. FN/1B/2244 dari Fonds Nasional Indonesia Pusat kepada Pengurus Yayasan Fonds Nasional Indonesia mengenai bantuan kepada Markas Pertahanan Daerah.
Surat No. FN/1B/2244 dari Fonds Nasional Indonesia Pusat kepada Pengurus Yayasan Fonds Nasional Indonesia mengenai bantuan kepada Markas Pertahanan Daerah.
Surat No. Fn/18/2196 dari Fonds Nasional Indonesia kepada pengurus Fonds Nasional Indonesia mengenai permintaan sokongan Markas Besar Tentara (MBT).
Surat No. Fn/18/2196 dari Fonds Nasional Indonesia kepada pengurus Fonds Nasional Indonesia mengenai permintaan sokongan Markas Besar Tentara (MBT).
Surat No. B-PM/0072/6/1957 dari Angkatan Darat T dan T IV/Diponegoro kepada KMD.RI/L3/Kopekumil Yogyakarta/Kedu mengenai hubungan Kuasa Militer dengan Kuasa Sipil dalam keadaan perang.
Surat No. B-PM/0072/6/1957 dari Angkatan Darat T dan T IV/Diponegoro kepada KMD.RI/L3/Kopekumil Yogyakarta/Kedu mengenai hubungan Kuasa Militer dengan Kuasa Sipil dalam keadaan perang.
Surat No. 1/3/2 dari panitia pemilihan Jawa Tengah kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara dalam daerah pemilihan Jawa Tengah, tentang Undang-undang No. 2 tahun 1956 perihal Undang-Undang Pemilihan Umum.
Surat No. 1/3/2 dari panitia pemilihan Jawa Tengah kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara dalam daerah pemilihan Jawa Tengah, tentang Undang-undang No. 2 tahun 1956 perihal Undang-Undang Pemilihan Umum.
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Kepala Distribusi A s/d G Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang telek/radiogram mengenai larangan memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi yang terkena klasifikasi.
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Kepala Distribusi A s/d G Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang telek/radiogram mengenai larangan memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi yang terkena klasifikasi.
Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Kepala Daerah DIY, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, dan semua Walikota tentang pelaksanaan pemilihan umum.
Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Kepala Daerah DIY, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, dan semua Walikota tentang pelaksanaan pemilihan umum.
Surat Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota Indonesia perihal ikut sertanya Partai Murba dalam perangkat pemerintah daerah.
Surat Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota Indonesia perihal ikut sertanya Partai Murba dalam perangkat pemerintah daerah.
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Propinsi Se-Indonesia, Dewan Pemerintah DIY dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, tentang penjelasan seputar kedudukan DPD di DPRD, DPD adalah Pemda yang dalam kesehariannya berhubungan dengan DPRD
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Propinsi Se-Indonesia, Dewan Pemerintah DIY dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, tentang penjelasan seputar kedudukan DPD di DPRD, DPD adalah Pemda yang dalam kesehariannya berhubungan dengan DPRD
Surat Maklumat Rakyat Yogyakarta tentang mempertahankan undang-undang no. 3 tahun 1950, mengangkat dan mengukuhkan HB X sebagai Kepala DIY dan menolak undang-undang no. 5 tahun 1974.
Surat Maklumat Rakyat Yogyakarta tentang mempertahankan undang-undang no. 3 tahun 1950, mengangkat dan mengukuhkan HB X sebagai Kepala DIY dan menolak undang-undang no. 5 tahun 1974.
Surat Laporan dari Lurah Desa Kelurahan Watusigar yang baru kepada DPD DIY dan DPD Dati II GK tentang Laporan Pencabutan Pamong Kelurahan Watusigar yang baru.
Surat Laporan dari Lurah Desa Kelurahan Watusigar yang baru kepada DPD DIY dan DPD Dati II GK tentang Laporan Pencabutan Pamong Kelurahan Watusigar yang baru.
Hasil 101 s.d 110 dari 446