Menampilkan 763 hasil
Deskripsi Arsip1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Kependudukan
Kependudukan
Keputusan DPD No. : …… / 1959 tentang membatalkan pemilihan Pamong Kelurahan di Kapanewon Ngawen.
Keputusan DPD No. : …… / 1959 tentang membatalkan pemilihan Pamong Kelurahan di Kapanewon Ngawen.
Keputusan Kepala Daerah DIY nomor: 15/1967 tanggal 31 Januari 1967 tentang penyempurnaan susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Usaha Mengatasi Bencana Alam DIY. (Penyempurnaan atas SK Nomor : 97/K/1963 tanggal 9 April 1963).
Keputusan Kepala Daerah DIY nomor: 15/1967 tanggal 31 Januari 1967 tentang penyempurnaan susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Usaha Mengatasi Bencana Alam DIY. (Penyempurnaan atas SK Nomor : 97/K/1963 tanggal 9 April 1963).
Keputusan MPRS RI Nomor : 10/MPRS/1963 tentang Pembubaran Keanggotaan Badan Pembantu Musyawarah, Badan Pembantu Urusan Rumah Tanggan dan Komisi-Komisi Sidang Umum MPRS ke – II.
Keputusan MPRS RI Nomor : 10/MPRS/1963 tentang Pembubaran Keanggotaan Badan Pembantu Musyawarah, Badan Pembantu Urusan Rumah Tanggan dan Komisi-Komisi Sidang Umum MPRS ke – II.
Keputusan MPRS RI Nomor : 7/MPRS/1960, tanggal 2 Desember 1960 tentang penggantian biaya penginapan bagi anggota MPRS selama menghadiri sidang pertama di Bandung.
Keputusan MPRS RI Nomor : 7/MPRS/1960, tanggal 2 Desember 1960 tentang penggantian biaya penginapan bagi anggota MPRS selama menghadiri sidang pertama di Bandung.
Keputusan MPRS RI Nomor : I/MPRS/1963 tentang Peraturan Tata Tertib Sidang Umum ke II MPRS.
Keputusan MPRS RI Nomor : I/MPRS/1963 tentang Peraturan Tata Tertib Sidang Umum ke II MPRS.
Keputusan Musyawarah Pantja Tunggal DIY tanggal 22 Juni 1964 tentang permasalahan yang timbul seputar UGM.
Keputusan Musyawarah Pantja Tunggal DIY tanggal 22 Juni 1964 tentang permasalahan yang timbul seputar UGM.
Keputusan Pengusaha Perang Pusat No. Kpts/Peperpu/01/1957 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang tanda bahaya.
Keputusan Pengusaha Perang Pusat No. Kpts/Peperpu/01/1957 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang tanda bahaya.
Keputusan Pimpinan MPRS RI Nomor : 1/MPRS/1960 tentang Pembentukan Badan Pembantu Musyawarah (BAPEMMUS).
Keputusan Pimpinan MPRS RI Nomor : 1/MPRS/1960 tentang Pembentukan Badan Pembantu Musyawarah (BAPEMMUS).
Keputusan Pimpinan MPRS RI Nomor : 2/MPRS/1960, tentang Pembentukan Badan Pembantu Urusan Rumah Tangga.
Keputusan Pimpinan MPRS RI Nomor : 2/MPRS/1960, tentang Pembentukan Badan Pembantu Urusan Rumah Tangga.
Hasil 121 s.d 130 dari 763