Menampilkan 763 hasil

Deskripsi Arsip
SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Surat Nomor : FN/1B/2123 dari Fonds Nasional Indonesia kepada Paduka Tuan KRT. Honggowongso Pengurus Fonds Nasional Indonesia Pusat Yogyakarta mengenai Kiosk.
Surat Nomor : FN/1B/2123 dari Fonds Nasional Indonesia kepada Paduka Tuan KRT. Honggowongso Pengurus Fonds Nasional Indonesia Pusat Yogyakarta mengenai Kiosk.
Surat Nomor : FK/a/1735 dari Pusat Kemerdekaan kepada Fonds Nasional Indonesia tentang Fonds Nasional dan permintaan duduk di dalamnya.
Surat Nomor : FK/a/1735 dari Pusat Kemerdekaan kepada Fonds Nasional Indonesia tentang Fonds Nasional dan permintaan duduk di dalamnya.
Surat Nomor : DPU/5028/II dari jawatan Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tentang Verantwoording uang dan bahanmakan bahaya gunung merapi.
Surat Nomor : DPU/5028/II dari jawatan Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tentang Verantwoording uang dan bahanmakan bahaya gunung merapi.
Surat nomor : DPU/3506 dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Pamong Pradja Gunung Kidul tentang temuan benda – benda kuno.
Surat nomor : DPU/3506 dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Pamong Pradja Gunung Kidul tentang temuan benda – benda kuno.
Surat Nomor : DPU/2181/3 tanggal 8 maret 1958 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tentang usul pemberia uang bantuan sebesar Rp. 500,00 kepada Secretariat Pemerintah Otonom oleh Pemda DIY untuk menghindari Daerah Swatantra Tingkat II Gunung Kidul melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Surat Nomor : DPU/2181/3 tanggal 8 maret 1958 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY tentang usul pemberia uang bantuan sebesar Rp. 500,00 kepada Secretariat Pemerintah Otonom oleh Pemda DIY untuk menghindari Daerah Swatantra Tingkat II Gunung Kidul melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Surat Nomor : DPU/1773a dari Djawatan Pemerintahan DIY kepada Residen Surakarta tentang permintaan teks peraturan tentang Dewan Desa.
Surat Nomor : DPU/1773a dari Djawatan Pemerintahan DIY kepada Residen Surakarta tentang permintaan teks peraturan tentang Dewan Desa.
Surat Nomor : DPU/13739/I dari Kepala Djawatan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul tentang turunan dari turunan surat K.D.N. Direktorat Otonomi/Desentralisasi tanggal 10 Nopember 1956 Nomor : 9/54/33, perihal Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 9/1956/ berkaitan dengan Enclave Imogiri.
Surat Nomor : DPU/13739/I dari Kepala Djawatan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul tentang turunan dari turunan surat K.D.N. Direktorat Otonomi/Desentralisasi tanggal 10 Nopember 1956 Nomor : 9/54/33, perihal Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 9/1956/ berkaitan dengan Enclave Imogiri.
Surat Nomor : DPU/12633/II tertanggal 6 Nopember 1954 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul tentang penyampaian surat turunan dari Kementrian Agama perihal peraturan perkawinan diluar hukum
Surat Nomor : DPU/12633/II tertanggal 6 Nopember 1954 dari Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul tentang penyampaian surat turunan dari Kementrian Agama perihal peraturan perkawinan diluar hukum
Surat Nomor : DD.25/I/42, tanggal 11 Januari 1956 dari Kementerian Dalam Negeri, Jakarta kepada Para Gubernur Kepala DIY, para Residen, para Walikota, para Bupati di seluruh Indonesia tentang jawaban Pemerintah (Kabinet Boehanoedin) atas pemandangan umum babak II Tahun 1955 mengenai soal kedesaan.
Surat Nomor : DD.25/I/42, tanggal 11 Januari 1956 dari Kementerian Dalam Negeri, Jakarta kepada Para Gubernur Kepala DIY, para Residen, para Walikota, para Bupati di seluruh Indonesia tentang jawaban Pemerintah (Kabinet Boehanoedin) atas pemandangan umum babak II Tahun 1955 mengenai soal kedesaan.
Surat nomor: - dari Penewu Ngaglik kepada Bupati PP sleman mengenai Keganasan Belanda.
Surat nomor: - dari Penewu Ngaglik kepada Bupati PP sleman mengenai Keganasan Belanda.
Hasil 131 s.d 140 dari 763