𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Surat No. FN/1B/2244 dari Fonds Nasional Indonesia Pusat kepada Pengurus Yayasan Fonds Nasional Indonesia mengenai bantuan kepada Markas Pertahanan Daerah.

Surat No. Fn/18/2196 dari Fonds Nasional Indonesia kepada pengurus Fonds Nasional Indonesia mengenai permintaan sokongan Markas Besar Tentara (MBT).

Surat No. B-PM/0072/6/1957 dari Angkatan Darat T dan T IV/Diponegoro kepada KMD.RI/L3/Kopekumil Yogyakarta/Kedu mengenai hubungan Kuasa Militer dengan Kuasa Sipil dalam keadaan perang.

Surat No. 1/3/2 dari panitia pemilihan Jawa Tengah kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara dalam daerah pemilihan Jawa Tengah, tentang Undang-undang No. 2 tahun 1956 perihal Undang-Undang Pemilihan Umum.

Surat No. 1/3/2 dari panitia pemilihan Jawa Tengah kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara dalam daerah pemilihan Jawa Tengah, tentang Undang-undang No. 2 tahun 1956 perihal Undang-Undang Pemilihan Umum.

Surat No. 023/SOK/B/64, tanggal 15 Juni 1964 dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta kepada Bapak Rektor/Panitita Pengawas Pemilihan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tentang keputusan panitia pengawas tentang Himpunan Mahasiswa Islam.

Surat No. 023/SOK/B/64, tanggal 15 Juni 1964 dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta kepada Bapak Rektor/Panitita Pengawas Pemilihan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tentang keputusan panitia pengawas tentang Himpunan Mahasiswa Islam.

Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Kepala Distribusi A s/d G Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang telek/radiogram mengenai larangan memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi yang terkena klasifikasi.

Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Kepala Distribusi A s/d G Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang telek/radiogram mengenai larangan memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi yang terkena klasifikasi.

Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada para Kepala Direktorat, Direksi BP4, PLN, PBN, Direksi PAN dan Kepala PU TK 1 seluruh Indonesia tentang Ambeg Parama Arta Kesederhanaan dalam pelaksanaan tugas yang berisi kebijaksanaan ekonomi dan keuangan dalam mengatasi keadaan.

Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada para Kepala Direktorat, Direksi BP4, PLN, PBN, Direksi PAN dan Kepala PU TK 1 seluruh Indonesia tentang Ambeg Parama Arta Kesederhanaan dalam pelaksanaan tugas yang berisi kebijaksanaan ekonomi dan keuangan dalam mengatasi keadaan.

Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Kepala Daerah DIY, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, dan semua Walikota tentang pelaksanaan pemilihan umum.

Surat Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota Indonesia perihal ikut sertanya Partai Murba dalam perangkat pemerintah daerah.

Surat Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Propinsi Se-Indonesia, Dewan Pemerintah DIY dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, tentang penjelasan seputar kedudukan DPD di DPRD, DPD adalah Pemda yang dalam kesehariannya berhubungan dengan DPRD

Surat Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Propinsi Se-Indonesia, Dewan Pemerintah DIY dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, tentang penjelasan seputar kedudukan DPD di DPRD, DPD adalah Pemda yang dalam kesehariannya berhubungan dengan DPRD

𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Persempit hasil anda dengan

Bagian dari

Lembaga Kearsipan

Level Deskripsi

Menampilkan 763 hasil

Surat No. FN/1B/2244 dari Fonds Nasional Indonesia Pusat kepada Pengurus Yayasan Fonds Nasional Indonesia mengenai bantuan kepada Markas Pertahanan Daerah.

Surat No. Fn/18/2196 dari Fonds Nasional Indonesia kepada pengurus Fonds Nasional Indonesia mengenai permintaan sokongan Markas Besar Tentara (MBT).

Surat No. B-PM/0072/6/1957 dari Angkatan Darat T dan T IV/Diponegoro kepada KMD.RI/L3/Kopekumil Yogyakarta/Kedu mengenai hubungan Kuasa Militer dengan Kuasa Sipil dalam keadaan perang.

Surat No. 1/3/2 dari panitia pemilihan Jawa Tengah kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara dalam daerah pemilihan Jawa Tengah, tentang Undang-undang No. 2 tahun 1956 perihal Undang-Undang Pemilihan Umum.

Surat No. 023/SOK/B/64, tanggal 15 Juni 1964 dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta kepada Bapak Rektor/Panitita Pengawas Pemilihan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tentang keputusan panitia pengawas tentang Himpunan Mahasiswa Islam.

Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Kepala Distribusi A s/d G Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang telek/radiogram mengenai larangan memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi yang terkena klasifikasi.

Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada para Kepala Direktorat, Direksi BP4, PLN, PBN, Direksi PAN dan Kepala PU TK 1 seluruh Indonesia tentang Ambeg Parama Arta Kesederhanaan dalam pelaksanaan tugas yang berisi kebijaksanaan ekonomi dan keuangan dalam mengatasi keadaan.

Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Kepala Daerah DIY, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, dan semua Walikota tentang pelaksanaan pemilihan umum.

Surat Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota Indonesia perihal ikut sertanya Partai Murba dalam perangkat pemerintah daerah.

Surat Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Propinsi Se-Indonesia, Dewan Pemerintah DIY dan Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya, tentang penjelasan seputar kedudukan DPD di DPRD, DPD adalah Pemda yang dalam kesehariannya berhubungan dengan DPRD