Showing 317 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY SENARAI ARSIP MULTI SUBJEK 2
Advanced search options
Print preview View:
Pendidikan Pegawai
Pendidikan Pegawai
Perhitungan APBD Kabupaten Daerang Tingkat II Sleman Tahun 1975/1976 yang ditetapkan dengan Perda Nomor : 1 Tahun 1977.
Perhitungan APBD Kabupaten Daerang Tingkat II Sleman Tahun 1975/1976 yang ditetapkan dengan Perda Nomor : 1 Tahun 1977.
Perda Kab. Bantul nomor: 2 Tahun 1983 tentan penetapan APBD Kab. Bantul th. Anggaran 1982/1983. Didalam buku ini berisi nota keuangan RAPBD Kab. Bantul tahun anggaran 1982/1983 dan pendapat panitia anggaran DPRD Kab. Bantul terhadap RAPBD tersebut.
Perda Kab. Bantul nomor: 2 Tahun 1983 tentan penetapan APBD Kab. Bantul th. Anggaran 1982/1983. Didalam buku ini berisi nota keuangan RAPBD Kab. Bantul tahun anggaran 1982/1983 dan pendapat panitia anggaran DPRD Kab. Bantul terhadap RAPBD tersebut.
Daftar Rencana Anggaran Belanja Daerah Otonom Tingkat II Bambanglipuro Kabupaten Bantul
Daftar Rencana Anggaran Belanja Daerah Otonom Tingkat II Bambanglipuro Kabupaten Bantul
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kulonprogo Nomor : 6/Kept/DPRD/62 tentan memberi kuasa kepada Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Urusan Otonomi untuk menyelenggarakan pemasukan/pengeluaran keuangan sebelum Anggaran Keuangan Daerah Tingkat II Kulon Progo tahun dinas 1962 ditetapkan.
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kulonprogo Nomor : 6/Kept/DPRD/62 tentan memberi kuasa kepada Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Urusan Otonomi untuk menyelenggarakan pemasukan/pengeluaran keuangan sebelum Anggaran Keuangan Daerah Tingkat II Kulon Progo tahun dinas 1962 ditetapkan.
Surat Kepala Daerah DIY tentang realisasi dan penggunaan anggaran daerah.
Surat Kepala Daerah DIY tentang realisasi dan penggunaan anggaran daerah.
Otorisasi
Otorisasi
Surat Nomor : Pol22/2/47 dari Mendagri kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tentang Kedudukan Ormas Muhammadiyah.
Surat Nomor : Pol22/2/47 dari Mendagri kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tentang Kedudukan Ormas Muhammadiyah.
Pedoman kerja bagi pengurus dan tenaga-tenaga Kantor Fonds Nasional Indonesia berdasarkan rapat pengurus tanggal 3 Juni 1948.
Pedoman kerja bagi pengurus dan tenaga-tenaga Kantor Fonds Nasional Indonesia berdasarkan rapat pengurus tanggal 3 Juni 1948.
Rancangan NOTARIEELE ACTE (STICHTING) Fonds Nasional.
Rancangan NOTARIEELE ACTE (STICHTING) Fonds Nasional.
Results 181 to 190 of 317